Pengusaha Minta Menteri Ekonomi Steril Parpol

JAKARTA - Di tengah semaraknya partai politik membangun koalisi, para pengusaha mengingatkan presiden mendatang memilih menteri-menteri bidang ekonomi dari kalangan profesional nonparpolSelain mengurangi potensi konflik kepentingan, menteri nonparpol dianggap lebih fokus dalam menjalankan pekerjaannya.

Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi menegaskan, kurang efektifnya memilih menteri-menteri bidang ekonomi dari partai politik terlihat dalam even-even politik seperti saat ini

BACA JUGA: Pemerintah Setuju BUMN Beli Saham Newmont

Menteri-menteri itu sangat susah ditemui karena seluruhnya sibuk mengurusi masalah politik.

Padahal, kondisi perekonomian yang masih buruk membutuhkan menteri-menteri tersebut tetap fokus menjalankan tugasnya di pemerintahan''Saat ekonomi sedang buruk, pemerintah justru disibukkan oleh urusan pemilu dan koalisi,'' jelasnya.

Sofjan mengakui sejak awal masa kampanye pemilu legislatif, pejabat-pejabat tinggi negara seolah melupakan tanggung jawabnya untuk menyelamatkan perekonomian

BACA JUGA: Menkeu Amankan Aset Bank IFI

Akibatnya, pemerintah terlambat mengucurkan stimulus fiskal sebesar Rp 71 triliun.

''Birokrasinya ada, tapi pemimpin yang mendorong untuk segera mengerahkan stimulus tidak bekerja,'' katanya.

Sofjan meminta Presiden SBY dan Wakil Presiden Jusuf Kalla segera turun tangan karena Apindo menilai menteri-menteri bidang ekonomi sudah mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya.

''Kami minta koalisi yang digagas partai politik tidak sekadar memikirkan jatah posisi untuk kader partai di pemerintahanMereka juga harus mempertimbangkan tokoh profesional dalam platform nonkoalisi,'' tandasnya.

Para ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) juga menyuarakan hal yang sama

BACA JUGA: Kandungan Minyak Lapangan Aster Ambalat Cukup Besar

Mereka berharap, pos-pos kementerian ekonomi di struktur pemerintahan periode 2009-2014 diserahkan sepenuhnya kepada para teknokrat.

''Mereka ini orang-orang yang kapabel di bidang ekonomi dan tidak dibebani urusan parpol,'' jelas Komisaris Indef MFadhil Hasan dalam keterangan persnya di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jaksel, kemarin (21/4)Turut hadir Direktur Indef MIkhsan Modjo dan Komisaris Indef Aviliani.

Menurut Fadhil, praktik itu sudah diterapkan negara yang sistem politiknya mapan, seperti ASDi sana, kata dia, pos-pos ekonomi selalu diberikan kepada sejumlah individu yang pakar di bidangnya dan tidak diberangkatkan parpol.

''Dengan kebebasan dan keahlian yang dimiliki, para teknokrat tersebut bisa secara leluasa mendesain kebijakan ekonomi yang sesuai dengan semangat konstitusi dan kebutuhan rakyat,'' tegasnya.

Fadhil menyebut, pengalaman sejak bergulirnya reformasi, para menteri bidang perekonomian yang berasal dari parpol kurang menguasai persoalan ekonomiDi lain sisi, para menteri itu juga tidak bisa mencurahkan konsentrasinya secara penuh untuk kepentingan kabinet.

Dinamika politik yang sangat tinggi saat memasuki musim pemilu legislatif dan pilpres sekarang ini merupakan buktinya.(noe/pri/tof)

BACA ARTIKEL LAINNYA... ESDM Buka Layanan Pengaduan