JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yakin Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-Jusuf Kalla akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di awal pemerintahannya. Apindo siap menerima jika akhirnya harga BBM subsidi dinaikkan Rp 3.000 perliter.
"Pasti dinaikkan oleh Pemerintahan Jokowi-JK, karena kita sekarang menghadapi subsidi premium Rp 5.000 dan solar Rp 6.000 perliter, jadi terserah mau naik berapa. Dengar-dengar dari anggota Tim Transisi naiknya Rp 3.000 perliter. Kita bisa hadapi itu. Kalau memang seperti itu kita akan hitung dari sekarang," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi kemarin (28/8).
Dari omongan dengan beberapa pengusaha lain, Sofyan mengaku kenaikan harga BBM subsidi hingga Rp 3.000 per liter masih bisa diterima. Ia mengakui jika harga BBM naik, maka yang paling cepat terkena dampaknya adalah biaya distribusi dan transportasi.
"Kalau jadi naik Rp 3.000 perliter itu kira-kira tambahan biaya logistik sekitar 10 persen. Sementara biaya produksi naiknya sekitar 3-5 persen. Kita sedang hitung-hitung itu," ungkapnya.
Menurutnya, subsidi BBM harus diberikan tepat sasaran, berdaya guna, dan tidak permanen. Oleh karena itu, Apindo sangat menyesalkan uang subsidi BBM banyak dinikmati kalangan berduit.
BACA JUGA: Investor Ragukan Kasus Bank Mutiara
"Karena itu, ke depan subsidi BBM ini harus dikurangi. Itu demi kebaikan bangsa Indonesia sendiri. Toh beberapa negara tetangga seperti Filipina bahkan tidak mensubsidi BBM," tukasnya.
"Dia menyebut, dana subsidi BBM semestinya digunakan untuk keperluan yang produktif, seperti pembangunan infrastruktur dan pengembangan industri. Dengan membaiknya infrastruktur, otomatis biaya logistik akan semakin murah dan imbasnya harga barang atau jasa pun ikut murah.
"Buat juga untuk proyek-proyek yang menyerap banyak tenaga kerja supaya mengurangi pengangguran," tambahnya.
Sofyan yakin kenaikan harga BBM bersubsidi tidak akan memberikan gejolak yang besar di masyarakat. Sebab, selama ini demo yang dilakukan oleh warga lebih pada politisasi."Ya adalah demo kecil-kecil, tapi itu kan bisa dibayar untuk menolak, dengan mengatasnamakan rakyat. Saya tidak terlalu percaya itu murni. Dulu naik juga enggak ditolak kok, berapa puluh kali kita naik," tukasnya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta semua kalangan agar kenaikan harga BBM subsidi tidak lagi didramatisir. Sebab, semua orang sudah tahu bahwa anggaran untuk subsidi BBM sangat besar dan membebani APBN.
BACA JUGA: 95 Persen SPBU Sudah Normal
"Janganah didramatisir, semua orang tahu subsidi itu nggak baik. Yang penting rakyat ini baik untuk jangka panjang, untuk membangun apa enggak, untuk dapat kerjaan apa enggak," cetusnya.
Dia mengakui beberapa industri sedang mengalami penurunan produksi, tapi hal itu lebih karena disebabkan perekonomian nasional yang kurang sehat. Walaupun tidak ada kenaikan BBM, tapi banyak perusahaan tidak dapat berkompetisi dengan baik.
"Kalau ada perusahaan yang sedang berat itu karena kompetisi, produksi kita menciut karena ekonomi Indonesia yang sedang menciut," jelasnya. (wir)
BACA JUGA: Kondisi Darurat, Subsidi BBM Bisa Ditambah
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dahlan: Pertamina Hanya Jalankan Instruksi Pemerintah
Redaktur : Tim Redaksi