jpnn.com - JAKARTA – Partai-partai anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yakin suara mereka akan tetap didengar dalam proses penjaringan anggota kabinet.
Seperti yang telah dilakukan dalam proses-proses sebelumnya, pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla diyakini tetap akan meminta masukan koalisi.
”Meski keputusan akhirnya tetap pada presiden sebagai pemegang hak prerogatif, partai-partai koalisi menurut saya tetap akan diajak bicara,” kata Sekjen DPP PKB Hanif Dhakiri saat dihubungi kemarin (11/10).
BACA JUGA: Kubu Romi Muktamar di Surabaya, Kubu SDA di Jakarta
Dia mencontohkan pembicaraan yang telah dilakukan bersama para pimpinan parpol koalisi saat penyusunan arsitektur awal kabinet beberapa waktu lalu.
Meski demikian, dia belum bisa memastikan hingga sejauh mana tingkat pembicaraan bakal dilakukan. Termasuk, sejauh mana masukan yang mungkin bisa diberikan kepada Presiden Jokowi dalam menyusun kabinet mendatang.
Sebatas kandidat-kandidat menteri yang menjadi jatah dari parpol koalisi, atau hingga bisa memberi masukan terkait pos calon menteri dari profesional murni.
BACA JUGA: Tahun Depan BLT Dikirim Lewat E-Money
”Itu kapasitasnya sudah ketua umum kami (Muhaimin Iskandar, Red), saya tidak tahu kalau soal itu,” imbuhnya.
Namun, Hanif menegaskan, kalau secara prinsip para pimpinan parpol tidak akan terlalu jauh masuk untuk mencampuri urusan penyusunan kabinet. ”Apalagi mengintervensi, saya yakin tidak,” imbuhnya kembali.
BACA JUGA: Jubir Ical: Poros Muda Golkar Hanya Bermodal Air Liur
Khusus untuk jatah menteri bagi parpol anggota koalisi, jumlahnya berkurang satu dari desain awal. Pasca evaluasi terakhir yang dilakukan bersama antara Jokowi-JK, jumlahnya menyusut menjadi 15 pos saja. Hal itu merupakan konsekuensi lanjutan dari pemangkasan jumlah kementerian dari 34 menjadi 33. (dyn/bay)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dicari, Tempat Diskusi untuk KIH dan KMP
Redaktur : Tim Redaksi