jpnn.com, TARAKAN - Peristiwa aksi massa menggelar unjuk rasa di Bandara Juwata, Kaltara, menolak kehadiran Wakil Ketua Umum FPI (Front Pembela Islam) Habib Ja'far Shodiq yang hendak menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) FPI di Kota Tarakan, Sabtu (14/7), menarik perhatian masyarakat.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tarakan Agus Sutanto mengaku baru tahu kedatangan petinggi FPI pada saat sudah terjadi aksi massa di Bandara Juwata.
BACA JUGA: Berita Terbaru kasus Waketum FPI Didemo Ormas di Bandara
“Saya juga baru tahu kalau Wakil Ketua FPI dan dua pendampingnya itu datang. Dan saya tahunya itu saat Pak Wali Kota Tarakan menelepon yang (Sabtu/7/12) sedang ada dinas luar sehingga tidak bisa menemui FPI,” ungkap Agus Sutanto, usai bertemu dengan Habib Ja’far Shodiq di Bandara Juwata.
Hadirnya Agus di Bandara Juwata Tarakan, tak lain mewakili sikap Pemerintah Kota Tarakan. Sekaligus menyampaikan permohonan maaf Pemkot Tarakan atas ketidaknyamanan warga Tarakan. “Pada dasarnya kami berdiri di semua golongan,” bebernya, seperti diberitakan Radar Tarakan (Jawa Pos Group).
BACA JUGA: Habib Novel: FPI Sering Mendapat Penolakan di Daerah
Diungkapkan Agus, saat ia bertemu dan melakukan komunikasi, Habib Ja’far hanya bereaksi biasa. “Yah, mungkin belum paham saja beliaunya. Dan memang adanya miskomunikasi, sehingga mungkin kesempatan lain bisa datang lagi di saat kondisi sudah lebih baik,” katanya.
BACA JUGA: Kapolda: Banyak yang Tolak Pelantikan FPI di Kaltara
Agus pun menyayangkan, kedatangan petinggi FPI ke Tarakan tidak melalui koordinasi yang ada.
“Organisasi FPI sudah ada di Tarakan dan juga sudah memiliki struktur organisasi. Soal legalitasnya karena ini merupakan organisasi berjenjang, maka untuk legal formalnya sudah terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Kemenag) sehingga secara legal formal sudah sah. Sehingga FPI yang ada di daerah memang tidak perlu lagi surat keterangan terdaftar (SKT) karena sudah mengantongi SKT dari Kemenag,” jelasnya.
BACA JUGA: Kapolda: Banyak yang Tolak Pelantikan FPI di Kaltara
Hanya menurut Agus, ada beberapa surat yang hingga sampai saat ini kelengkapannya belum terpenuhi.
“Soal melapor sudah ada. Mereka datang ke kantor Kesbangpol kurang lebih 3 bulan lalu. Akan tetapi karena saat itu berkasnya ada yang kurang lengkap, sehingga secara formal belum sah dan hingga sampai saat ini belum lengkap,” katanya lagi. (eru/lim)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Waketum FPI Tiba di Bandara, Disambut Aksi Penolakan
Redaktur & Reporter : Soetomo