jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Dr. Hidayat Nur Wahid mengatakan penolakan tim sepak bola Israel ke Indonesia dalam kegiatan Piala Dunia U-20 semakin meluas.
Hal tersebut menjadi bukti keinginan masyarakat untuk taat berkonstitusi.
BACA JUGA: Soal Larangan Bukber Bagi ASN, HNW: Edaran Itu agar Dikoreksi & Dicabut Saja
Hal itu diungkapkan langsung oleh HNW, sapaan akrabnya, dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama dengan Forum Ulama dan Habaib (FUHAB) Jakarta Selatan di Jakarta, Minggu (26/3).
Empat Pilar MPR RI tersebut adalah Pancasila, UUD NRI 1945, Negara Keasatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika.
BACA JUGA: Puji Sikap PDIP Tolak Israel di Piala Dunia U-20, HNW: Sesuai Dicontohkan Bung Karno
“Karena Israel merupakan negara penjajah Palestina, dan sikap Indonesia menolak segala bentuk penjajahan jelas termuat dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang oleh MPR dinyatakan tidak dapat diubah lagi,” ujarnya.
HNW menuturkan penolakan rencana tim israel U-20 main di Indonesia, datang dari seluruh provinsi yang kotanya akan digunakan dalam penyelenggaraan tersebut di antaranya Bali, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
BACA JUGA: Terima Pimpinan PP Pemuda Persis, HNW Ajak Generasi Muda Berperan Aktif
“Penolakan itu selain disuarakan oleh kelompok-kelompok masyarakat, juga disuarakan langsung oleh kepala daerahnya, seperti Gubernur Bali dan Gubernur Jateng, atau melalui pimpinan wakil rakyat daerah (DPRD) seperti di Jabar, Sumsel, DKI Jakarta dan Jatim,” ujarnya.
Selain itu, penolakan juga dari para tokoh dan komponen masyarakat lebih luas, termasuk dari Ketua PP Muhammadiyah, mantan Ketua Umum PBNU, MUI, KNPI, Angkatan Muda Muhammadiyah bahkan komunitas olahraga/sepakbola, dan lain sebagainya.
“Dari partai politik berskala nasional penolakan juga disuarakan oleh sejumlah partai. Dimulai dari PKS, lalu kemudian disusul oleh PDIP dan PPP yang merupakan partai pendukung pemerintah,” jelasnya.
Dia berharap agar Pemerintah dan Ketum PSSI sebagaimana saat kasus Kanjuruhan, dapat berkomunikasi dan mengartikulasikan penolakan ini kepada Presiden FIFA.
Agar FIFA bisa memahami kondisi Indonesia/PSSI seperti dalam kasus Kanjuruhan, dan terutama agar FIFA berlaku sportif dan tidak diskriminatif.
Sebab, warga sepakbola dunia sudah tahu bagaimana FIFA bisa mengakomodir beberapa nilai yang dipegang oleh Qatar sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2022 lalu.
Misalnya, seperti pelarangan minuman keras di dalam stadion dan penolakan kampanye LGBT.
“Nah, posisi Indonesia terkait Israel juga memiliki kekhasan bahkan sudah mensejarah dan termasuk dalam konstitusi seperti sikap anti penjajahan israel terhadap Palestina,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut HNW, jargon “jangan campuradukkan politik dengan olahraga/sepak bola” juga sudah digugurkan sendiri oleh FIFA.
Dengan adanya preseden FIFA yang mencoret Rusia dari perhelatan kualifikasi Piala Dunia 2022 di Qatar karena invansi Rusia ke Ukraina yang hanya baru 1 tahun, sedangkan Israel sudah 80 tahun lebih menginvansi Palestina.
Hal itu bisa dijadikan basis argumentasi diplomatis oleh Indonesia agar FIFA konsisten dan tidak menerapkan standar ganda.
“Fakta ini semestinya bisa diberlakukan FIFA terhadap Israel dan kesebelasannya karena Israel telah menginvansi Palestina sejak 1948 dan terus berlangsung hinggi kini bahkan semakin brutal pada beberapa tahun terakhir ini,’" imbuhnya.
HNW mengatakan apabila FIFA konsisten dan tidak menerapkan standar ganda, maka penyelenggaraan Piala Dunia U-20 tetap dapat dilaksanakan secara bermartabat seperti saat FIFA menjatuhkan sanksi terhadap Rusia.
Sehingga tanpa melibatkan tim sepakbola Rusia, prosesi piala dunia 2022 tetap bisa terselenggara dengan berkwalitas dan sportif.
Maka mestinya demikian juga terkait bila FIFA konsisten dengan sikapnya itu dan kemudian menggugurkan keikutsertaan kesebelasan Israel main di Indonesia.
Toh, FIFA sejak sebelum menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah, sudah mengetahui sikap Indonesia yang menolak Israel sebagaimana dicontohkan oleh sikap-sikap Presiden Soekarno.
“Indonesia tidak dikenai sanksi dan tetap menjadi tuan rumah final sepak bola piala dunia U20, tanpa kesertaan Israel,” tambahnya.
HNW mengingatkan agar PSSI dan Pemerintah mempertimbangkan secara serius penolakan publik yang semakin ekskalatif dan meluas ini, serta segera berkomunikasi dengan FIFA secara efektif dan bermartabat.
Apalagi, FIFA juga bisa belajar dari IOC yang pernah menghukum Afrika Selatan selama dua puluh tahun dari kurun waktu 1964-1988 karena kejahatan kemanusiaan apartheid suatu kejahatan yang juga dilakukan oleh Israel terhadap Palestina.
IOC juga pernah mencoret kesertaan Rhodesia hanya beberapa hari sebelum dimulainya Olimpiade Munich karena kejahatan yang terjadi dinegaranya.
“Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta bahwa olahraga tak sepenuhnya bebas dari kaitan dengan hal lain termasuk politik sebagaimana dipertontonkan oleh FIFA, UEFA dan IOC, dan adanya nilai-nilai mensejarah di bangsa Indonesia yang menolak penjajahan Israel, maka agar perhelatan final U20 di Indonesia tanpa kesertaan israel tetap dapat digelar,” pungkasnya. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... HNW: Pemuda Harus Segera Tampil Konstruktif, Artikulatif, dan Visioner
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian