jpnn.com, JAKARTA - Sikap para kepala daerah yang berat hati menghapus pegawai non-aparatur sipil negara (non-ASN), menjadi penambah semangat honorer K2. Mereka menganggap kepala daerah mendukung keberadaan honorer.
"Pemerintah pusat harus buka mata dan telinga. Lihatlah, banyak kepala daerah teriak-teriak masih butuh honorer," kata Ketua Forum Honorer K2 Maluku Utara Said Amir kepada JPNN.com, Kamis (7/7).
BACA JUGA: Bang Yos Heran dengan Kebijakan Penghapusan Honorer, Apa Makna Otda?
Dia menegaskan, Pemda sangat tergantung kepada honorer karena anggarannya cekak. Jika harus mengalihkan ke pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan outsourcing, Pemda bisa bangkrut.
Itu sebabnya, Pemda lebih nyaman mempekerjakan honorer. Dengan gaji di bawah upah minimum regional (UMR), sudah bisa mendapatkan SDM yang bisa menjalankan tugas setara PNS.
BACA JUGA: Penghapusan Honorer Bukan Solusi, PTT Daerah Ini Minta Dijadikan PPPK Tanpa Syarat
"Pusat kan enggak tahu bagaimana ketergantungan Pemda kepada honorer," ujarnya.
Oleh karenanya, Said mengajak para kepala daerah seluruh Indonesia demo bersama honorer. Dia sudah bisa membayangkan bagaimana bila demo itu terjadi, pasti seru dan akan menyita perhatian dunia.
BACA JUGA: Soal Penghapusan Honorer, PGRI Kota Bandung Menyampaikan Permintaan Ini kepada Pemerintah
"Ayo para gubernur, bupati dan wali kota se Indonesia bergabung dengan honorer. Tolak penghapusan honorer, karena kebijakan ini menambah tingkat pengganguran di daerah-daerah," tutur pentolan honorer K2 ini.
Dia juga menyoroti kebijakan pusat yang hanya memprioritaskan honorer K2 di Papua. Para honorer K2 di provinsi baru pemekaran Papua akan diangkat PNS dengan batas usia maksimal 50 tahun.
"Luar biasa ketidakadilan yang dipertontonkan pemerintah dan DPR. Mereka sudah memantik perpecahan di daerah, karena daerah lain juga iri dengan kebijakan tersebut," pungkas Said Amir. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad