jpnn.com, JAKARTA - Pentolan honorer K2 sebut Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) hanya jadi janji politik jelang Pemilu.
Ketua Forum Honorer K2 Maluku Utara Said Amir mengaku ragu dengan niat DPR RI mengesahkan RUU ASN. Dia menilai itu hanya jadi angin segar menjelang tahun politik.
BACA JUGA: Honorer dan PPPK Penasaran, RUU ASN Jadi Enggak sih Disahkan Bulan Ini?
"Ini sudah berulang-ulang. Saya sudah hafal kalau mau menjelang pemilu pasti ada janji," kata Said kepada JPNN.com, Senin (21/8).
Dia khawatir janji pengesahan RUU ASN ini hanya janji manis sampai tahun politik lima tahun lagi.
BACA JUGA: Pentolan Honorer sampai Terkejut, DPR: Tak Hanya PPPK Paruh Waktu
Revisi UU ASN, tidak bisa sepihak DPR saja. Harus melalui rapat dengan pihak eksekutif tiga kali. Butuh waktu panjang untuk membuat kebijakan bagi tenaga teknis PPPK paruh waktu.
Begitu juga regulasi untuk tenaga teknis administrasi lulusan S1 bisa mendaftar PPPK guru.
BACA JUGA: 3 Panja RUU ASN Pastikan Pengangkatan Honorer Jadi PPPK Lebih Mudah, Belum Percaya Lagi?
"Ini honorer K2 tenaga teknis administrasi kan paling banyak lulusan SMA ke bawah. Apakah bisa terakomodasi semua sesuai janji-janji Panja RUU ASN Komisi II DPR RI itu," tanya Said.
Dia juga menyentil formasi PPPK teknis 2023 yang hanya 10 persen. Pemerintah masih tetap memprioritaskan guru dan tenaga kesehatan (nakes).
Dengan formasi 42.826 PPPK Teknis 2023, Said mengajak seluruh honorer K2 untuk menganalisisnya, apakah cukup atau tidak
"200 ribu lebih lho honorer K2 tenaga teknis administrasi. Formasinya tidak sampai 50 ribu, hanya seperempat kan dan ingat 42 ribuan itu bukan jatah honorer K2," tegasnya.
Dia juga mempertanyakan kebijakan pemerintah untuk honorer K2 lulusan SMA/SMK. Mereka tidak melanjutkan kuliah S1 karena keterbatasan dana.
Bagaimana bisa kuliah, sedangkan upah dibayar tiga bulan sekali dan jumlahnya sangat minim.
Said heran dengan sikap pemerintah yang mempersulit honorer K2 lulusan SMA/SMK menjadi ASN, padahal selama ini gajinya di bawah standar kelayakan hidup.
Dia berharap dalam RUU ASN ada kebijakan berkeadilan. Jangan cari sensasi di tahun politik, tetapi cari solusi bagaimana nasib rakyat Indonesia khususnya tenaga honorer K2 dengan pengabdian cukup panjang di republik ini.
"Apalah arti kemerdekaan, tetapi nyata rakyat tidak merasakan sesungguhnya kemerdekaan berkeadilan," ucapnya.
Sebagai pengingat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menetapkan sebanyak 572.496 formasi aparatur sipil negara (ASN) nasional 2023 (data per 1 Agustus 2023).
Jumlah tersebut untuk formasi 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN, dan pemerintah daerah 493.634 ASN.
Alokasi formasi CASN untuk pemerintah pusat terinci sebanyak 28.903 untuk CPNS dan 49.959 untuk PPPK. Adapun di pemerintah daerah dialokasikan khusus sebanyak 296.084 PPPK Guru, 154.724 PPPK Tenaga Kesehatan, dan 42.826 PPPK Teknis. Proses seleksi akan dimulai pada September 2023.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN 2023 pada Kamis (3/8) memastikan seleksi berjalan fair, tidak bisa titip-menitip.
Menteri Anas juga berharap ASN bisa melahirkan kinerja berdampak yang dapat dirasakan masyarakat, sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
Menteri Anas mengatakan terdapat sejumlah arah kebijakan rekrutmen ASN 2023. Pertama, fokus pada pelayanan dasar dengan guru dan tenaga kesehatan menjadi formasi yang paling banyak disediakan. Hampir 80 persen formasi 2023 untuk guru dan tenaga kesehatan.
Arah kebijakan kedua adalah memberi kesempatan rekrutmen untuk talenta digital dan data scientist. Ketiga, mengurangi rekrutmen pada formasi yang akan terdampak transformasi digital.
Anas menambahkan rekrutmen ASN juga dimaksudkan sebagai upata untuk seoptimal mungkin menyelesaikan penataan tenaga non-ASN atau yang biasa disebut tenaga honorer. Diketahui, jumlah tenaga non-ASN sebanyak 2,3 juta, dan saat ini dalam proses diaudit BPKP bersama BKN.
Pemerintah ujar Anas, secara konsisten memberikan afirmasi, menunjukkan keberpihakan untuk tenaga non-ASN atau honorer, juga kepada honorer K2, karena mereka telah mengabdi.
"Oleh karena itu rekrutmen ASN 2023 ini, sebanyak 80 persen di antaranya untuk pelamar dari tenaga non-ASN atau honorer, dan 20 persen untuk pelamar umum,” jelas mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad