jpnn.com, JAKARTA - Salah seorang pimpinan honorer K2 Bhimma mengatakan, janji Presiden Jokowi untuk meluncurkan kartu prakerja sangat sarat kepentingan politis.
Menurut Bhimma yang juga Ketua Nasional PROPAS (Pro Prabowo-Sandi) K2 Indonesia itu, pemimpin yang baik bukan menghamburkan uang negara untuk memanjakan para anak muda lulusan SMA/SMK, perguruan tinggi, dan politeknik yang belum bekerja. Kebijakan itu justru mencetak milenial yang tidak punya mental pejuang dan petarung.
BACA JUGA: Harusnya Pastikan Dulu Penggajian PPPK, Baru Buka Seleksi
"Milenial harus diasah mentalnya. Tidak boleh manja dan disuapin terus. Karena tantangan mereka ke depan jauh lebih sulit. Lagipula Indonesia belum pantas menggaji pengangguran wong utang kita banyak kok," kata Bhimma kepada JPNN, Selasa (5/3).
Bhimma melanjutkan, honorer K2 Indonesia yang tergabung dalam PROPAS menyayangkan rencana kebijakan tersebut. Apakah Jokowi sudah menutup matanya rapat-rapat dengan penderitaan nasib honorer K2 Indonesia yang terus dizalimi oleh rezim ini.
BACA JUGA: Timses Prabowo Nilai Pemerintah Abai Terhadap Nasib Guru Honorer
BACA JUGA: Guru Honorer: Aneh, Nganggur Kok Dibayar sih!
Pengabdian honorer paling sedikit 15 tahun. Bahkan ada yang lebih 30 tahun dengan kesejahteraan di bawah upah minimum regional (UMR).
BACA JUGA: Jokowi Bakal Gaji Pengangguran dengan Kartu Prakerja, BPN Takutkan Hal Ini
Honorer K2 saat aksi unjuk rasa. Foto: dok.JPNN.com
Padahal bangsa dan negara harus bisa menjamin rakyatnya sesuai amanah Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
Ayat ini memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.
"Kami sudah geregetan ingin segera menangkan Capres Prabowo-Sandi di pilpres 17 April 2019. Di tangan Prabowo-Sandi lah semua harapan, cita-cita dan masa depan kami, anak kami dan cucu kami pertaruhkan," tegasnya.
BACA JUGA: Honorer K2 Jangan Putus Asa, Ingat Kasus Guru Bantu DKI Jakarta
Menurut Bhimma sebagian besar honorer K2 yakin Prabowo-Sandi bisa menepati janjinya. Menyelesaikan masalah honorer K2 Indonesia. Mengangkat K2 Indonesia jadi PNS tanpa tes, tidak melihat usia, tanpa melihat kualifikasi pendidikan. Namun, melihat honorer K2 berdasar rasa kemanusiaan dan keadilan atas penghargaan pemerintah terhadap pengabdian puluhan tahun secara terus-menerus untuk melancarkan roda pemerintahan.
Diberitakan, Capres nomor urut 01 Jokowi memberi penjelasan tentang Kartu Pra Kerja yang dipaparkannya dalam Konvensi Rakyat lalu. Itu disampaikannya pada cara ngopi bersama milenial Sulawesi Tenggara di Kopi Haji Anto 2 Kendari, Jumat (1/3).
Jokowi mengatakan, kartu ini dikhususkan untuk para anak muda lulusan SMA/SMK, perguruan tinggi, dan politeknik.
“Mengenai kartu pra kerja kita siapkan untuk anak-anak muda yang lulus dari SMA atau SMK maupun yang lulus dari politeknik/perguruan tinggi untuk bisa masuk ke industri untuk dapat pekerjaan,” kata Jokowi.
BACA JUGA: Harusnya Pastikan Dulu Penggajian PPPK, Baru Buka Seleksi
Menurutnya, para pemegang kartu ini nantinya akan mendapat pelatihan sehingga dapat meningkatkan kemampuannya. Pelatihan ini tidak hanya dilakukan di dalam negeri, tapi juga di luar negeri.
“Semua dikerjakan oleh instruktur yang punya kualifikasi bagus. Sehingga begitu lulus training mestinya kalau training bagus gampang sekali masuk dunia kerja,” ujarnya.
Bagi pemegang kartu pra-kerja yang belum mendapat pekerjaan, meskipun telah mengikuti pelatihan tak perlu khawatir. Jokowi menjamin bahwa pemegang kartu ini tetap akan mendapatkan gaji. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Presiden Didesak Eksekusi Putusan Hukum Terhadap 11 Perusahaan Pembakar Lahan
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad