jpnn.com - JAYAPURA - Penunjukan Chappy Hakim menjadi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia mengundang perdebatan dan pertanyaan dari penggiat HAM di Papua.
Mereka menanyakan alasan pemerintah memilih mantan kepala staf TNI Angkatan Udara ini, karena sebelumnya Presiden melalui Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan untuk Papua mempersiapkan orang, 'Putra Papua'.
BACA JUGA: UMK Jadi Rp 2,4 Juta, Optimistis tak Ada PHK
Mereka mengklaim pemerintah berjanji akan memilih orang Papua sebagai Presdir perusahaan bisnis Freepor-McMoran tersebut.
“Beberapa waktu lalu Pak Luhut meminta menyiapkan dan setelah ada nama tapi malah orang lain yang dipilih,” kata Mathius Murib, salah satu penggiat HAM di Papua, seperti dikutip dari Cenderawasih Pos, Selasa (22/11).
BACA JUGA: Diperhatikan Yes! Bawahan Tarik Pungli, Kepala Dinas Diganti
Saat itu ada juga Yusak Pakage, Marinus Yaung, Saul Bomay dan Abina Wasanggai. “Kami pertanyakan alasannya, kami kecewa,” katanya.
Pengamat Sosial Politik Uncen, Marinus Yaung menanggapi lebih elegan, kata dia jika dipertanyakan mengapa yang dipilih dari luar, itu karena Freeport bukan milik Indonesia tapi milik Amerika Serikat dan Negeri Paman Sam itu menganggap Freeport sebagai “negara bagian” ke 51 sehingga semua dikendalikan Amerika.
BACA JUGA: Begini Cara Danlantamal V Pererat Hubungan dengan Awak Media
“Aspirasi dari Papua ditampung dengan baik sampai di pemerintah pusat namun selalu dimentahkan Freeport karena daya tawarnya sangat lemah. Nah pada era Presiden Jokowi inilah kontrak karya sengaja dihentikan karena Presiden ingin membuktikan bahwa Indonesia bisa memiliki daya tawar yang tinggi untuk AS,” katanya.(ade/yan/nat/adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lah, Kok Masih Banyak Pekerja yang Belum Punya KTP
Redaktur : Tim Redaksi