jpnn.com, SUBANG - Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial menyalurkan bantuan Sosial Nontunai Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Binong, Subang, hari ini.
Penyaluran dana program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Subang mencapai Rp97.5 miliar pada tahun 2017. Dana sebesar itu dibagikan untuk sekitar 51.649 keluarga penerima manfaat (KPM). Secara simbolis, penyaluran dana PKH diserahkan kepada 500 KPM di Kecamatan Binong.
BACA JUGA: Integrasi Subsidi Elpiji ke Dalam Bansos Terancam Mundur
Dirjen Pelindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat mengatakan, pada 2018 mendatang, jumlah penerima manfaat di Kabupaten Subang akan ditambah sekitar 18 ribu. Penambahan jumlah penerima manfaat itu diharapkan bisa menekan angka kemiskinan di Subang. "Bisa juga penerima manfaat ini kita stop, jika penerima manfaat ini sudah ada peningkatan kesejahteraan dan produktifitas keluarga," kata Harry.
Dia menambahkan pada pencairana dan PKH ini pihaknya menggandeng sejumlah bank seperti BRI. Dengan demikian, penyaluran dana tepat sasaran, dan bias menekan kehwatiran terhjadinya aksi pemotongan dana oleh oknum. Sebagai konsekwensinya, ada 560 Agen BRIlink untuk melayani penerima dana PKH. "Jadi kalau mau mengam,bil tidak susah, bisa di Bank cabang, dan ada agen-agen yang ke daerah-daerah," katanya
BACA JUGA: Bantu Warga Miskin di Banyuwangi, Kemensos Perluas Penerima Bansos
Bupati Subang Imas Aryumningsih berharap, pada 2018, jumlah penerima PKH bisa bertambah 100% dari jumlah saat ini sebanyak 51.649 Keluarga Penerima Manfaat atau KPM. Dia juga berpesan, dana PKH yang sudah diterima masyarakat digunakan sesuai peruntukannya, yakni untuk kesehatan dan pendidikan. "Ini ibu-ibu, dananya untuk pendidikan dan kesehatan ya. Jangan buat stor motor atau beli handphone mahal," katanya.
Dirjen mengatakan kerahasiaan PIN harus dijaga agar dana PKH diterima ibu-ibu KPM tidak digunakan bagi kepentingan lain. Sebab dana PKH itu wajib digunakan bagi pendidikan anak dan kesehatan keluarga. "PIN kartu keluarga sejahtera ini harus dirahasiakan kepada siapapun. Jadi yang bisa ambil uang hanya ibu-ibu KPM," ujarnya.
BACA JUGA: Mensos Serukan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Kemanusiaan
Dikatakannya dana PKH jangan disalahgunakan, bila ada penerima yang menggunakannya diluar kebutuhan pendidikan dan kesehatan bisa ditindak tegas. Malahan kepesertaannya di PKH bisa dicoret. "Sesuai amanat Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo), kalau dana PKH dipakai buat beli rokok atau pulsa, kartu non tunainya bisa dicabut," ujarnya.
Bupati Subang Imas Aryumningsih mengapresiasi kebijakan pusat yang mengarahkan dana PKH kepada kaum hawa. "Ibu-ibu itu lebih hati-hati dan amanah. Dan tidak mungkin dipakai buat lain-lain. Ingat bantuan ini buat kesehatan dan pendidikan, tak boleh dipakau buat beli HP atau cicilan motor," ujarnnya.
Anggota Komisi VIII DPR Linda Megawati mengatakan sejauh ini dari pemantauan di lapangan, pelaksanaan program dana bantuan sosial PKH cukup lancar. "Mudah-mudahan program PHK terus dilanjutkan soalnya banyak membantu warga kurang mampu," katanya. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bloomberg Sebut Khofifah Tokoh Perempuan Berpengaruh di Pemerintahan Jokowi-JK
Redaktur & Reporter : Budi