Penyaluran PNPM Dinilai Tidak Adil

JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa menyesalkan masih banyaknya desa yang seharusnya mendapatkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), tapi tidak mendapatkanya.

Menurut politisi Partai Golkar itu menuding, banyak desa yang mendapatkan PNPM berkali-kali, tapi ada desa yang belum pernah mendapatkan sekali"Padahal semestinya dapat," ujar Agun saat rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri, Senin (11/7), di Komisi II DPR RI, Jakarta

BACA JUGA: Ical Dorong Prita Ajukan PK

Raker yang membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) itu tidak dihadiri Mendagri Gamawan FauziMantan Gubernur Sumatera Barat itu hanya diwakilkan oleh Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni dan beberapa dirjen di Kemendagri.

Agun berharap kemendagri mengevaluasi lagi penerapan PNPM, menyangkut desa-desa yang semestinya mendapatkan jatah program tersebut

BACA JUGA: Marzuki: Uang Besar di Kongres, Sah Saja!

Dia juga mengingatkan Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kemendagri, Ayip Muflih, agar membuat kriteria yang jelas mengenai desa yang layak mendapatkan penyaluran PNPM"Karena, masih banyak daerah yang belum merasakan proyek PNPM dari pemerintah," tegasnya

BACA JUGA: Marzuki Tuding Pengamat Rusak Demokrat

Hanya saja, Agun tidak menyebutkan berapa jumlah desa yang mestinya mendapat jatah PNPM, namun malah tidak mendapatkan.

Agun berharap, kritikannya ini jangan sampai dipahami bahwa partai politik ingin ikut nimbrung di proyek PNPM tersebutYang dia lakukan hanya menjankan fungsi pengawasan dewan.(boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Provokasi Demokrat, Marzuki Tuding Pengamat Dibayar