jpnn.com, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyita handphone dan buku Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dinilai melanggar KUHAP dan hak asasi manusia (HAM).
Ahli hukum pidana dari Universitas Mathlaul Anwar Banten Firman Chandra menganggap KPK seharusnya menempuh serangkaian prosedur pemberitahuan melalui surat terlebih dulu terkait penyitaan itu.
BACA JUGA: Pengacara Staf Sekjen PDIP Beber Perbuatan AKBP Rossa Cs yang Melawan Hukum
"Karena ini menyangkut hak asasi manusia ya, seharusnya tidak boleh diizinkan (sita ponsel dan buku PDIP)," kata Firman, Rabu (19/6).
Firman mengatakan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyitaan barang seseorang harus melalui serangkaian prosedur yang harus dipenuhi.
BACA JUGA: Penuhi Panggilan KPK, Staf Sekjen PDIP Masih Trauma
"Apakah dia (saksi) mengetahui. Karena dalam KUHAP, pertama, orang yang digeledah itu kaitannya dengan penetapan tersangka terlebih dulu, baru boleh melakukan serangkaian penggeledahan, atau penyitaan," tambah Firman.
Dalam perkara pidana atau perdata, kata Firman, yang paling utama adalah pembuktian tertulis, surat, dan alat bukti lainnya. "Di sini, definisi saksi itu punya hak asasi manusianya. Hak seorang saksi tidak boleh mengizinkan kalau itu dirampas," tegas Firman.
BACA JUGA: Penyidik KPK Dinilai Ugal-ugalan Merampas Ponsel dan Barang Sekjen PDIP
Karena itu, kata Firman, pihaknya mengusulkan kepada Hasto dan timnya untuk melayangkan serangkaian protes, baik secara pribadi maupun melalui kuasa hukum.
"Kalau tidak diindahkan, maka langkah selanjutnya adalah somasi, kalau tidak, maka bisa menempuh jalur hukum seperti membuat laporan," tandas Firman. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Setuju dengan Argumen Oegroseno, Ray Rangkuti Sebut KPK Telah Melecehkan Saksi Sekjen PDIP
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga