jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Riset integratif dalam rencana aksi nasional pengurangan dan penghapusan merkuri (RAN PPM) yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 sangat memegang peran penting.
Pengembangan penelitian yang berfokus pada pencemaran dan perbaikan merkuri, penerapan teknologi pengolahan emas, dan perbaikan areal tercemar merkuri menjadi salah satu strategi pelaksanaan RAN PPM tersebut.
BACA JUGA: Strategi KLHK Untuk Terus Lestarikan Orang Utan
Menyikapi hal itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejak 2018 telah membentuk Komite Pemantauan dan Penelitian Merkuri Indonesia (KPPM) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.340 Tahun 2018. Hal-hal yang dilakukan dalam penelitian pengembangan dan teknologi terkait merkuri telah dilakukan oleh berbagai lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah.
"Namun belum ada yang mendukung untuk mengintegrasikan semua hasil penelitian itu menjadi rumusan rekomendasi dalam hal penambahan dan pelepasan merkuri,” ujar Kepala Badan Litbang dan Inovasi KLHK Agus Sujianto di Serpong, Senin (13/8).
BACA JUGA: KLHK Segera Pindahkan 74 Satwa Liar Dilindungi
Menurut dia, KPPM menarik karena mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pemantauan merkuri di Indonesia. Kemudian mengumpulkan data dan informasi terkait hasil penelitian serta mengendalikan merkuri, untuk kemudian mengolahnya menjadi dasar perumusan kebijakan yang tepat sasaran.
"Selain kementerian, yaitu KLHK, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, KPPM juga melibatkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga lmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), serta perguruan tinggi antara lain Institut Pertanian Bogor ( IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Indonesia (UI),” beber Agus.
BACA JUGA: KLHK Mulai Penilaian untuk Anugerah Nirwasita Tantra 2019
BACA JUGA: KLHK Segera Pindahkan 74 Satwa Liar Dilindungi
Tak hanya pengembangan penelitian yang terintegrasi, pembentukan sistem informasi sebagai pusat data tidak kalah penting untuk mendukung RAN PPM. KLHK pun telah membangun portal sistem informasi dan edukasi tentang merkuri sebagai wadah yang mendukung dan mendistribusikan data yang terkait hotspot pencemaran merkuri di Indonesia yang dapat diakses oleh publik.
"Ke depan, KLHK bersama dengan kementerian atau lembaga terkait akan terus mengembangkan penelitian terkait merkuri, khusus dalam hal pembangunan fasilitas pengolahan emas non-merkuri dan pemulihan lahan terkontaminasi merkuri. Harapannya, semua kementerian dan lembaga terkait semakin terkonsolidasi dalam pelaksanaan RAN PPM dan pemerintah daerah dapat mendukung dalam pelaksanaan RAN PPM di masing-masing daerah,” tandas Agus. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KLHK Beberkan Alternatif Penanggulangan Pencemaran Air di Danau Toba
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan