jpnn.com - JAKARTA - Carut marutnya pengelolaan rumah susun (rusun) di ibukota membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI geram. Pengelola rusun pun diminta segera mendata ulang pemilik rusun. Pemprov DKI janji akan membongkar para mafia rusun.
Pendataan ulang ini dilakukan lantaran sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) marah, akibat tidak tercantumnya foto warga pemilik rusun pada kartu pembayaran sewa rusun. Hal tersebut, justru diindikasi sebagai langkah dalam memuluskan praktik mafia rusun di ibukota.
BACA JUGA: Ahok vs Gerindra, Fadli Zon: Berantas Kutu Loncat
"Itu desain kartu putih yang seadanya itu, tentu akan menyulitkan Pemprov mengontrol penghuni dan status kepemilikan rusun. Kartu putih itu akan menjadi bagian lingkaran setan masalah pemukiman kumuh,” tuding Ahok seperti dilansir Rakyat Merdeka Online (JPNN Grup), Sabtu (13/9).
Dikatakan bekas Bupati Belitung Timur ini, saat ini banyak warga miskin yang diberikan rusun tapi kemudian, menjual kembali ke warga kelas menengah yang berani membelinya dengan harga Rp 50-60 juta per unit. "Kemudian mereka kembali lagi tinggal di bantaran kali. Ini kan masalah," cetusnya kesal.
BACA JUGA: Adian Napitupulu Siap Berantas Mafia Migas Dari Hulu Hingga Hilir
Ahok menegaskan, akan membasmi dan memutuskan rantai mafia rusun di Jakarta ini dengan cara tegas. Termasuk, dengan memecat pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti menjual secara ilegal. "Saya pilih cara preman saja lah. Kalau nggak begitu, ya nggak mungkin beres. Saya tinggal tiga tahun membenahi Jakarta. Itu waktu yang tidak lama," ucapnya.
Sementara pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa Marunda di Jakarta Utara mulai mendata ulang dan mengumpulkan pas foto warga untuk dicantumkan pada kartu pembayaran sewa rusun.
BACA JUGA: Ini Alasan Kemendagri Usulkan Pilkada di DPRD Saja
Staf Pelayanan Unit Pengelola Teknis Rusun Wilayah 1 Deni Radiansyah mengatakan, rencana pembuatan kartu baru akan direalisasikan secepatnya.
Rancangan kartu yang diberikan kepada warga itu pun mencontoh kartu-kartu sebelumnya yang dibagikan di rusun-rusun di Jakarta Pusat dan Jakarta Timur.
"Memang lebih baik ada nama dan foto, agar jelas benar-tidak dia penghuni rusun. Jangan sampai ada pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan ini untuk keuntungan pribadi," harapnya.
Saat ini, pihaknya telah memulai dengan mengumpulkan pas foto sebagai tahap awal. Sebelumnya, kartu pembayaran yang salah itu telah dibagikan kepada 1.000 penghuni cluster B Rusunawa Marunda. Namun sesuai permintaan Ahok, kartu itu akan ditarik kembali dan diganti yang baru tanpa dipungut biaya.
Dijelaskan, sejak penerapan pada 1 September hingga Jumat lalu, sudah ada 88 warga rusun yang membayar dengan sistem virtual account cash management system. Dengan sistem ini, warga tinggal datang ke Bank DKI atau ATM terdekat untuk membayar sewa rusun. Sebelumnya, warga harus antre di kasir rusun dan bayar secara manual.
Kartu rusun yang sebelumnya diprotes Ahok itu, hanya berisi keterangan penghuni rusun, seperti nama, blok, lantai dan lainnya. Sehingga, untuk membayar sewa rusun, si penghuni tidak bisa langsung diautodebet seperti kartu ATM. (rmo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 30 Persen BBM Bersubsidi Bocor
Redaktur : Tim Redaksi