Perbaikan Jalan di Perbatasan harus Masuk APBN

Senin, 15 September 2014 – 14:50 WIB

jpnn.com - JAKARTA – Kerusakan jalan negara di sejumlah kabupaten di Kalimantan Barat, terutama yang menjadi jalur menuju perbatasan Indonesia-Malaysia dinilai masih belum mendapatkan perhatian penuh pemerintah pusat.

Anggota DPR terpilih dari Kalbar Syarif Abdullah Alkadrie mengatakan seharusnya perbaikan jalan ini sepenuhnya masuk di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Selama ini, perbaikan jalan di sana hanya mengandalkan bantuan dari Asian Development Bank (ADB).

BACA JUGA: Sebut Penanganan Korupsi PLTA Asahan Tak Sesuai Komitmen Presiden

“Kalau ADB, itu dana dari orang luar yang tentunya banyak syaratnya. Akibat syarat-syarat tidak terpenuhi, akhirnya pemberian bantuan itu dibatalkan dan sekarang informasinya dana itu ditarik lagi,” kata Abdullah di Jakarta, Senin (15/9).

Abdullah mengatakan sejumlah ruas jalan yang rusak parah itu antara lain di Ambawang, Tayan, Sosok, Batang Tarang, Sanggau bahkan Kapuas Hulu. “Bahkan, yang paling rusak itu dari Tayan sampai ke perbatasan Entikong,” ujarnya.

BACA JUGA: Uang Rp 1,99 M Untuk Suap Penerimaan CPNS Dikawal Polisi

Karenanya, ia menyatakan, harusnya ini menjadi prioritas pemerintah pusat. Dia pun berharap ini nantinya dimasukkan dalam APBN 2015 supaya tidak mengandalkan dana dari luar lagi. “Kita minta supaya dimasukkan ke APBN sebagai bentuk perhatian  pemerintah. Jangan sampai lagi dimasukkan ke ADB dan lain-lainnya,” papar dia.

Ia pun mempertanyakan komitmen pemerintah pusat. Sebab, saban tahun kerusakan jalan ini masih terjadi tanpa ada upaya perbaikan permanen. Dia mengatakan, seharusnya wilayah perbatasan menjadi perhatian karena  merupakan pintu gerbang negara.

BACA JUGA: 8 Bupati di Bengkulu Kompak Tolak Pilkada Lewat DPRD

“Ini merupakan daerah candradimuka, bukan candradibelakang. Ini harus menjadi prioritas pemerintah, karena berbatasan langsung daratan dengan Malaysia,” kata Ketua DPW Partai Nasdem Kalbar ini.

Dia menyesalkan untuk perbaikan jalan perbatasan ini tidak dimasukkan sepenuhnya ke dalam APBN. Menurutnya, ini seolah-olah mengesankan pemerintah pusat tidak memprioritaskan APBN untuk Kalbar. Padahal, perbatasan merupakan salah satu hal yang memperkuat NKRI.

“Jangan sampai nanti baru sibuk ketika ada masalah patok bergeser, bendera orang lain dipasang di negeri ini, padahal kesenjangan antara perbatasan Kalbar dengan daerah di tetangga sangat jauh,” katanya.

Bayangkan saja, kata dia mencontohkan, di kawasan negeri tetangga yang berbatasan dengan Indonesia di Kalbar jalannya sangat bagus. Dalam 30 menit perjalanan sudah bisa merasakan hot mix. Kondisi sebaliknya terjadi di Indonesia, khususnya Kalbar. “Padahal ini cerminan citra baik  dan harkat martabat bangsa. Harusnya pemerintah memperhatikan,” katanya.

Ia  mengatakan, meski perbedaan kesejahteraan sangat tinggi dengan negara tetangga dan perhatian pemerintah kurang tak membuat rasa cinta masyarakat kepada NKRI luntur. “Mereka, masyarakat kita tetap cinta NKRI,” tegas bekas Anggota DPRD Kalbar ini.

Menurutnya, Kalbar juga banyak memberikan kontribusi untuk pembangunan nasional. Tidak kalah dengan daerah lainnya di Indonesia. Menurut dia, bukannya iri dengan daerah lain  yang mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat. “Kita tidak iri, namun yang perlu diingat kita juga banyak memberikan kontribusi untuk nasional. Kita punya perkebunan, sumber daya alam dan sebagainya,” paparnya.

Dia pun mengajak semua Anggota DPR terpilih dari Kalbar untuk bersama-sama membangun daerah ini. Jangan lagi ada perbedaan latar belakang partai politik untuk membangun Kalbar. “Saya tidak lihat dari partai apa, yanag penting bagaimana kita bersama-sama membangun Kalbar,” paparnya. Yang terpenting pula, lanjut dia, sinergisitas antara legislatif pusat dan daerah, eksekutif pusat dan daerah perlu ditingkatkan untuk mempercepat pembangunan Kalbar.

“Lupakan ego sektoral, mari kita bersama bekerja bagaimana supaya Kalbar ini maju. Saya tidak ingin menyatakan siapa-siapa yang salah. Ke depan harus ada perbaikan signifikan, asal untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan individu,” paparnya. (boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Wawako Tegaskan PNS Nakal Dipecat Saja


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler