Perbatasan Tak Diurus, BNPP jadi Macan Ompong

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan hingga kini belum bisa berfungsi maksimalBadan strategis tersebut masih ditempatkan sebagai lembaga koordinatif tanpa fungsi operasional menyeluruh

BACA JUGA: Soal Mutasi, PNS Harus Kompak Lawan Kada

Akibatnya, fungsi pengelolaan perbatasan yang semestinya bisa mendorong penuntasan masalah-masalah di wilayah perbatasan tidak bisa dituntaskan dengan maksimal.

Hal itu diungkap Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain’’Sejak awal kami sudah meminta agar BNPP diberi otoritas lebih untuk mengurus perbatasan

BACA JUGA: Cirus Merasa jadi Korban Pencitraan Kejaksaan

Bukan sekadar memerankan fungsi koordinatif semata,’’ kata Malik di Jakarta, Kamis (6/10).

Menurutnya, fungsi yang terbatas pada koordinasi menyebabkan beragam masalah di perbatasan tidak bisa segera diselesaikan dengan maksimalMalik menyebut, akibat fungsi terbatas BNPP, lembaga tersebut belum menunjukkan progress kerja yang bagus.
’’Mengelola perbatasan itu bukan hanya soal pertahanan

BACA JUGA: Terlalu Protektif, RUU Tentang PRT Dipersoalkan

Masalah kesejahteraan, pendidikan dan lain-lainnya juga wajib menjadi perhatian dalam pengelolaan perbatasan,’’ tegas Malik

Idealnya, menurut Malik, BNPP mempunyai otoritas operasional yang bisa memobilisir anggaran-anggaran atau program lintas kementerian terkait masalah perbatasan

Masalah pendidikan di perbatasan misalnyaJika BNPP mempunyai peran operasional yang maksimal, lembaga tersebut bisa mengarahkan Kementerian Pendidikan Nasional untuk melakukan sebuah terobosan terkait masalah pendidikan di perbatasanBegitu juga dengan masalah infrastruktur, kesehatan, ekonomi dan lainnya.

Malik mengambil contoh pembangunan sebuah pasar di Belu, NTT yang berbatasan dengan Timor LestePasar tersebut pada akhirnya mangkrak dan tak digunakan karena tidak ada pedagang yang menggunakannyaPadahal, jika BNPP punya otoritas lebih kuat, lembaga ini bisa saja mengarahkan Kemeterian Perdagangan atau kementerian lainnya agar mengeluarkan kebijakan pengiriman komoditi ekonomi dari Indonesia menuju Timor Leste dengan menggunakan pasar tersebut

’’Selama ini, pasokan bahan kebutuhan dan keperluan ekonomis lainnya didatangkan ke Dili dari SurabayaPadahal, jarak antara Belu dan Surabaya jauh lebih dekat,’’ tutur MalikAndai saja terdapat kebijakan mengarahkan barang ekspor Indonesia menuju Timor Leste dipusatkan di Belu, hamper bisa dipastikan wilayah di perbatasan tersebut akan segera menggeliat dan kemajuan bisa segera terwujud untuk mengikis masalah-masalah kemiskinan di sana.

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi II DPR RI ChairumanMenurutnya, alokasi anggaran pengelolaan perbatasan yang sifatnya masih sektoral pada akhirnya menyulitkan lembaga tersebut’’Mestinya fungsi BNPP ditingkatkan ke arah operasional agar ada tanggungjawab yang lebih besarAnggaran-anggaran pengelolaan perbatasan saat ini sifatnya masih sektoral di berbagai kementerian dan tidak mudah untuk mengarahkan pelaksanaannya dalam satu langkah kerja maksimal,’’ katanya.

Chairuman mengakui, sudah ada beberapa kali pertemuan antara Komisi II dengan BNPPDari pertemuan-pertemuan itulah akhirnya para wakil rakyat di Senayan menyimpulkan BNPP masih menjadi macan ompong akibat keterbatasan tugasnya yang hanya pada peran koordinatif’’Secara koordinatif, peran BNPP sudah cukup menunjukkan kemajuanNamun, tujuan utama kehadiran BNPP membentuk ketahanan nasional masih belum bisa tuntas akibat keterbatasan tugasnya itu sendiri,’’ pungkas Chairuman(tir)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Lolos di Komite Etik, Sisi Pidana Bisa Disidik