jpnn.com - JAKARTA - Maraknya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bermodus ketenagakerjaan membuat Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) merasa perlu melakukan upaya ekstra. Karenanya, BNP2TKI merasa perlu menggandeng Bareskrim Polri untuk menindak para pelaku TPPO.
Menurut Deputi Perlindungan BNP2TKI Lisna Y Poeloengan, dengan adanya sinergi antara institusi pimpinan Nusron Wahid itu dengan Bareskrim maka potensi TPPO di daerah pun bisa diminimalisir. Ia berharap Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) juga dapat bersinergi dengan kepolisian daerah dalam menangani TPPO.
BACA JUGA: Bertemu dengan Pencemar Nama Baiknya di Istana, Ini Sikap Buwas
"Kami juga berharap BP3TKI dan polda-polda di daerah dapat lebih bersinergi dalam hal penanganan TPPO," ujar Lisna di Kantor BNP2TKI, Jumat (20/3). Dalam rangka sinergi penanganan TPPO, BNP2TKI dan Bareskrim Polri menggelar rapat konsultasi dan koordinasi di Jakarta, kemarin (19/3).
Menurut Lisna, rapat itu membahas tentang pendataan korban TPPO dan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) yang terindikasi TPPO disertai pemetaan jaringannya. "Serta upaya pencegahan dan penindakan, penentuan cara bertindak terpadu serta tindaklanjut dari penanganan kasus TPPO," jelasnya.
BACA JUGA: Jaksa Agung: Kami Sebagai Eksekutor tak Semena-mena
Sedangakan Kepala Unit Tindak Pidana Perdagangan Orang Bareskrim Polri, AKBP Arie Darmanto mengatakan, penanganan TPPO merupakan salah satu instruksi presiden dan Kapolri. Ia menjamin BP3TKI di daerah yang mengalami kesulitan di lapangan dapat berkoordinasi dengan bantuan dari polda di daerah. "Ini menjadi perhatian serius bagi kami" ujar Ari.(boy/jpnn)
BACA JUGA: 5 Target Standar Cegah Penyalahgunaan Narkoba
BACA ARTIKEL LAINNYA... Eksekusi Mati tak Berikan Efek Jera, Ini Kata Jaksa Agung
Redaktur : Tim Redaksi