jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat antusias mendatangi stand perekaman dan pencetakkan E-KTP di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta yang berlangsung sejak 18 Oktober.
Hingga hari ketiga kemarin (20/10), sudah ribuan warga yang datang untuk merekam, mengecek, hingga mencetak E-KTP.
BACA JUGA: Mendagri Desak Kada Segera Selesaikan Perekaman e-KTP
Anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidhowi mengatakan, membludaknya jumlah menunjukkan kebutuhan masyarakat akan E-KTP sangat tinggi. Di sisi lain, pelayanan maupun sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum maksimal.
Oleh karenanya, pria yang akrab disapa Awiek itu meminta pemerintah memperbanyak agenda serupa di daerah-daerah lain. Dengan terus menjemput bola penyelesaian tunggakan perekaman E-KTP.
BACA JUGA: 15.600 Data Perekaman E-KTP Belum Terkirim ke Pusat
“Terobosan seperti itu bisa diterapkan. Karena memang di lapangan masyarakat resah dan sangat membutuhkan E-KTP,” ujarnya saat dihubungi.
Kalaupun terkendala anggaran, pihaknya siap memperjuangkannya di parlemen. Diakuinya, E-KTP sangat dibutuhkan untuk menjamin hak masyarakat atas pelayanan.
BACA JUGA: Dirjen Dukcapil Yakin Blangko e-KTP Cukup
Apalagi, dua agenda politik ke depan juga membutuhkan E-KTP sebagai basis pemilih. “(anggaran) Sudah dibahas waktu itu bersama Kemendagri di banggar (badan anggaran) Komisi II,” imbuhnya.
Saat dikonfirmasi, Dirjen Kependudukan dan Catatan (Dukcapil) Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrullah menyatakan, pihaknya siap melakukan upaya jemput bola dengan cara serupa.
Diakuinya, jemput bola dengan mengikuti event-event besar cukup efektif dibandingkan sebatas menunggu di kantor dinas daerah.
Untuk itu, pihaknya akan menginstruksikan Dinas Dukcapil di level kabupaten/kota guna memaksimalkan cara tersebut.
“Bisa di masjid setelah Salat Jumat, hari jadi kabupaten atau provinsi. Nampaknya masyarakat ingin sesuatu yang berbeda,” ujarnya.
Disinggung terkait ketersediaan anggaran, pria asal Jogjakarta itu mengaku tidak ada persoalan. Menurutnya, menjemput bola dengan cara membuka stand di tempat umum tidak membutuhkan penambahan dana yang signifikaan.
“Lewat stand kan gak bayar. Karena kita pemerintah kan layanan public, tidak cari untung sama sekali,” tuturnya.
Seperti diketahui, tunggakan perekaman E-KTP masih belum berhasil dituntaskan. Merujuk data Kemendagri hingga September lalu, dari 189,6 juta penduduk wajib rekam, 9,3 juta di antaranya belum melakukan. Dari yang sudah merekam sendiri, sekitar 5 juta diantaranta belum menerima fisik E-KTP. (far)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sudah Rekaman E-KTP tapi Belum Jadi, Ini Penyebabnya
Redaktur & Reporter : Soetomo