jpnn.com - JAKARTA – Enam perusahaan sawit raksasa yang tergabung dalam Indonesian Palm Oil Pledge (IPOP) diduga telah melakukan praktik kartel. Jika terbukti, seluruh anggota organisasi yang terbentuk pada September 2014 itu bisa terkena sanksi denda Rp 750 miliar.
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf menyatakan, saat ini pihaknya masih menyelidiki dugaan kartel yang dilakukan anggota IPOP. Potensi kartel sangat besar karena enam perusahaan tersebut menguasai industri sawit dari hulu hingga hilir. ’’Saya kira tidak perlu lagi ada IPOP,’’ ujarnya kemarin (2/5).
BACA JUGA: PLTU Beroperasi, PLN Hemat Rp 92 Miliar
Besarnya pengaruh IPOP berpotensi memunculkan persaingan usaha yang tidak sehat. ’’Itu bisa membawa dampak buruk bagi pelaku usaha lain di luar IPOP berupa hambatan masuk (barrier) untuk memasok ke perusahaan anggota IPOP,’’ jelasnya.
Karena itu, pekan lalu KPPU melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Pertanian (Kementan), serta Kementerian Koordinator Perekonomian agar membubarkan IPOP. ’’Itu rekomendasi kami,’’ katanya.
BACA JUGA: Wow.. BEI Incar Rp 600 Triliun
Di samping itu, KPPU juga sedang mencari bukti atas dugaan kartel yang dilakukan anggota IPOP. ’’Saat ini kami masih melakukan penyelidikan atas dugaan itu. Kalau terbukti, masing-masing bisa kena sanksi denda administrasi Rp 25 miliar dan denda pidana Rp 100 miliar,’’ tambahnya.
Artinya, masing-masing perusahaan bisa terkena denda hingga Rp 125 miliar atau total Rp 750 miliar jika dugaan kartel terbukti. Menurut Syarkawi, IPOP hakikatnya adalah kesepakatan antarpelaku usaha. Namun, pengaruhnya sangat besar ke pelaku usaha lain. (wir)
BACA JUGA: Jelang Lebaran, Perbaikan Kapal Naik Tajam
BACA ARTIKEL LAINNYA... Setelah India dan Jepang, Garbarata Indonesia Bidik Eropa
Redaktur : Tim Redaksi