jpnn.com, JAKARTA - Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri mendesak Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengalihkan dana asesmen nasional (AN) sebesar Rp 1,48 triliun.
Dana sebesar itu lebih baik digunakan untuk membantu pembelajaran jarak jauh (PJJ) agar lebih berkualitas dan mengurangi ketimpangan digital di banyak daerah.
BACA JUGA: Anggaran Asesmen Nasional Gede Banget, Dana POP Lewat
"Anggaran yang digelontorkan untuk program AN yang tidak mendesak dilakukan di masa pandemi sangat fantastis," kata Iman, Sabtu (31/7).
Membaca Permendikbud Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional yang baru terbit, P2G merasa indikator Survei Lingkungan Belajar tidak komprehensif, karena hanya mengambil tiga indikator saja. Yaitu keamanan, keberagaman/inklusivitas, dan kualitas pembelajaran.
BACA JUGA: Jelang Asesmen Nasional, Ini Imbauan Kemendikbudristek untuk Siswa, Guru, dan Kepsek
Indikator tersebut menurut Iman sangat parsial dan tidak utuh. Padahal ada delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang terdapat dalam UU Sistem Pendidikan Nasional dan aturan turunannya. Mestinya delapan indikator SNP inilah yang dipotret.
"Akan berbahaya dampaknya bagi profiling sekolah (guru dan siswa) nanti, jika survei lingkungan belajar justru didominasi pertanyaan bernuansa Litsus ala Orde Baru yang ramai diperbincangkan beberapa waktu ini," terangnya.
BACA JUGA: Organisasi Guru Mendesak Mas Nadiem Membatalkan Pelaksanaan Asesmen Nasional, Ini AlasannyaÂ
Lagipula kata Iman, profiling apa yang dapat dipotret Kemendikbudristek, bila dilakukan melalui survei yang parsial. Sementara akreditasi sekolah selama ini sudah dapat memotret delapan SNP secara utuh, otentik dan dilakukan lembaga mandiri di luar Kemendikbudristekd secara periodik.
"Jadi, untuk apa lagi survei lingkungan belajar?" tanya Iman. (esy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad