jpnn.com, JAKARTA - Polemik kenaikan harga jual gas ConocoPhillips Indonesia (COPI) dari lapangan Grissik tampaknya makin memanas.
Setelah menuai kritik dari sejumlah pengamat, kini giliran anggota Komisi VII DPR RI mulai angkat bicara mengomentari keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.
BACA JUGA: Naikkan Harga Gas, DPR Bakal Panggil Jonan
"Kalau harga yang dinaikkan itu adalah harga gas yang dijual ke luar negeri, tidak masalah karena akan meningkatkan penerimaan negara dan dari sisi pajak. Tapi yang jadi soal itu ketika yang dinaikkan gas untuk dalam negeri," ujar Anggota Komisi VII DPR Achmad Farial di Jakarta, Kamis (24/8).
Di tengah masih rendahnya harga minyak dunia, Farial menilai sudah seharusnya pemanfaatan gas bumi tidak lagi dipandang sebagai komoditi dalam meraup penerimaan negara semata.
BACA JUGA: Jonan Dinilai Salah Hitung Soal Harga Gas
Menurutnya, paradigma atas pemanfaatan gas bumi harus digeser menjadi komoditi penggerak roda ekonomi, khususnya bagi kalangan industri.
Dengan begitu, para pelaku industri bisa menikmati murahnya harga gas bumi untuk meningkatkan produktivitas.
BACA JUGA: Divestasi Freeport Beres, Tinggal Tunggu Perpajakan
Di samping penurunan harga jual gas juga diyakani bakal menekan biaya produksi yang berdampak lurus pada pembentukan harga barang dan jasa.
"Yang jadi masalah sekarang kenapa yang seharusnya harga gas di hulu turun, ini malah dinaikan? Kalau pemerintah mau fair harusnya harga di hilir yang diturunkan," tutur politisi dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Menanggapi hal ini, Farial meminta jajaran Kementerian ESDM dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjelaskan secara rinci dari pos mana saja potensi penerimaan negara bertambah.
"Kita tahu bahwa hitungan ini baru asumsi karena belum mempertimbangkan cost recovery dan insentif lain untuk COPI. Kalau sebatas menyebut angka, saya pikir tidak susah. Yang sekarang ada malah perusahaan negara yang dikorbankan," tandasnya.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kebijakannya Dituding Rugikan BUMN, Begini Penjelasan Jonan
Redaktur & Reporter : Yessy