jpnn.com, JAKARTA - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menyatakan dana Boeing untuk korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 yang diduga diselewengkan petinggi Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT), sebesar Rp 68 miliar.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan memerinci dana Rp 68 miliar yang diduga diselewengkan oleh yayasan filantropi itu.
BACA JUGA: Ajak Masyarakat Berdonasi Lagi, SAF Sumbangkan Dana ke Yayasan Sosial Ini
Di antaranya, dana itu digunakan untuk pengadaan Armada Rice Truk Rp 2.023.757.000, pengadaan Armada Program Big Food Bus Rp 2.853.347.500, pengembangan Pesantren Peradaban Tasikmalaya Rp 8.795.964.700.
Kemudian, digunakan untuk dana talangan pada Koperasi Syariah 212 Rp 10 miliar, talangan untuk CV CUN Rp 3.050.000.000, talangan kepada PT. MBGS Rp 7.850.000.000.
BACA JUGA: Koperasi Syariah 212 Kecipratan Duit ACT, Kombes Andri Sebut Ada Kerja Sama Palsu
"Juga operasional yayasan (gaji, tunjangan, sewa kantor, dan pelunasan pembelian kantor) dan untuk yayasan lain yang terafiliasi ACT," ucap Ramadhan dalam keterangannya, Kamis (4/8).
Jenderal bintang satu itu juga menyebut dana Rp 10 miliar yang diterima Koperasi Syariah 212 dari ACT, untuk pembayaran utang.
BACA JUGA: Bukan Rp 34 Miliar, Sebegini Dana Boeing yang Diselewengkan 4 Petinggi ACT
Hal itu juga sekaligus membantah pengakuan Ketua Koperasi Syariah 212, MS yang diperiksa pada Senin (1/8) kemarin.
Menurut MS, ada surat perjanjian kerja sama antara ACT dan Koperasi Syariah 212.
Surat perjanjian itu berisi tentang pemberian dana pembinaan UMKM sebesar Rp 10 miliar dan kemitraan penggalangan dana (fundraising) sosial dan kemanusiaan.
"Dana Rp 10 miliar tersebut bersumber dari dana sosial Boeing," tegas Ramadhan.
Bareskrim Polri telah menetapkan empat petinggi Yayasan ACT sebagai tersangka kasus penyelewengan dana donasi korban Lion Air.
Keempat tersangka itu ialah eks Presiden ACT Ahyudin, Presiden ACT Ibnu Khajar, Ketua Dewan Pembina ACT Novardi Imam Akbari, dan Senior Vice President Operational Global Islamic Philantrophy Hariyana Hermain.
Ahyudin dkk dijerat Pasal 372 KUHP dan 374 KUHP tentang Tindak Pidana Penggelapan dan atau Penggelapan Dalam Jabatan.
Kemudian, Pasal 45A Ayat 1 Juncto Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 70 Ayat 1 dan Ayat 2 Juncto Pasal 5 UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Kemudian, Pasal 3, 4, 5 UU Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Selanjutnya, Pasal 56 KUHP Juncto Pasal 56 KUHP tentang turut serta melakukan perbuatan pidana. Adapun ancaman hukuman ialah pidana 20 tahun penjara. (cr3/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hari Ini Irjen Ferdy Sambo Digarap Polisi, Bu Putri Bagaimana?
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Fransiskus Adryanto Pratama