Peringatan 1 Juni Bukan Resmi Kenegaraan

MPR: Bukan Hari Lahir Pancasila

Minggu, 30 Mei 2010 – 10:55 WIB

JAKARTA - Pimpinan MPR tak mau kontroversi mengenai peringatan 1 Juni terus berlanjutWakil Ketua MPR Lukman Hakim Syaifudin mengklarifikasi bahwa MPR dan pemerintah bersepakat 1 Juni bukan diperingati sebagai hari kelahiran Pancasila

BACA JUGA: Ada Warga NAD Berusia 137 Tahun

Melainkan peringatan pidato Bung Karno.
 
"Ini juga bukan acara resmi kenegaraan, namun acara internal MPR yang mengundang presiden dan kebetulan presiden akan hadir
Seperti DPR mengadakan acara pergelaran wayang kulit," kata Lukman di Jakarta, Sabtu (29/5).   
 
Karena itu, tegas dia, peringatan pidato Bung Karno pada 1 Juni mendatang tidak terkait dengan Pancasila versi 22 Juni yang dikenal luas sebagai Piagam Jakarta

BACA JUGA: Ical Bantah Intervensi MA

"Soalnya, yang diperingati ini pidato Bung Karno," ujarnya.
 
Menurut Lukman, pada 1 Juni, Bung Karno telah menyampaikan pidato di  hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)
Pidato itu, lanjut dia, sangat bermakna dan berharga bagi tegaknya pilar bangsa ini karena sekaligus meletakkan nilai-nilai dasar bangunan bernegara.
 
"Kami berharap generasi selanjutnya bisa menjaga dan memelihara nilai-nilai yang kita kenal sebagai Pancasila itu," ujar ketua DPP PPP tersebut

BACA JUGA: Pergerakan Lumpur Lapindo

Lukman menambahkan, pidato 1 Juni merupakan tonggak dari Pancasila "versi final" yang termaktub dalam UUD 1945 yang disepakati pada 18 Agustus 1945"Di alinea keempat UUD 1945, ada Pancasila yang disepakati seluruh bangsa ini," katanya.
 
Lukman mengatakan, Ketua MPR Taufik Kiemas memang berkirim surat kepada presiden agar mengeluarkan keppres untuk hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni"Ya, Pak TK membuat surat seperti ituTapi, tampaknya, kecil sekali kemungkinan terealisasi," jelas Lukman.
 
Salah satu alasannya, lanjut Lukman, sudah ada Keppres Nomor 18 Tahun 2008 yang menetapkan 18 Agustus sebagai Hari KonstitusiLukman memahami, 1 Juni disebut sebagai hari kelahiran Pancasila memang berpotensi memicu polemik
 
Sebelumnya, Ketua MPR Taufiq Kiemas juga tidak mempersoalkan penyebutan itu"Sama sajaTidak berbedaLahirnya Pancasila kan saat pidato Bung Karno juga," jawab politikus senior PDIP itu, lantas tersenyum.
 
Terpisah, Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto mengatakan, seluruh jajaran struktural partai, mulai pusat sampai daerah, telah diinstruksikan untuk memperingati 1 Juni sebagai hari lahir PancasilaDPP akan mengadakan upacara di Kantor DPP PDIP, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan"Akan dibacakan amanat Ibu Megawati Soekarnoputri terkait rekam jejak 1 Juni," katanya.
 
Bambang menyampaikan, Megawati sebenarnya mendapat undangan untuk menghadiri peringatan 1 Juni di MPRMenurut dia, MPR memang mengundang semua mantan presiden, mantan Wapres, dan ketua umum partai politikTak terkecuali pimpinan lembaga tinggi negara.
 
"Dalam konteks ini, Ibu Mega akan memilih yang mana (mengikuti upacara di DPP PDIP atau memenuhi undangan di gedung MPR, Red), kami tidak tahuPada rapat terakhir Kamis belum ada keputusan soal itu," jelasnya.
 
Lebih jauh, Bambang menegaskan bahwa DPP PDIP tidak mempersoalkan jika peringatan pidato Bung Karno 1 Juni disebut bukan hari kelahiran Pancasila"Nggak ada masalahItu jalan tengah yang diminta teman-temanKami demokratis saja," kata Bambang, lantas tertawa.
 
Benarkah peringatan 1 Juni secara politis menguntungkan PDIP yang memilih Pancasila 1 Juni sebagai ideologi partai" "Ini menguntungkan bagi bangsaKalau sebagian anak bangsa yang lain belum sepakat, ya tidak apa-apa," jawabnya.
 
Menurut dia, pidato Bung Karno pada 1 Juni di depan BPUPKI merupakan jejak-jejak sejarah yang klir"Itu kemudian menjadi catatan yang tidak bisa dilupakanSoal ada yang berpendapat lain, ya tidak ada masalah," tegasnya(pri/c6/tof)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ical Sasaran Emosi Warga


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler