jpnn.com, SEMARANG - Presiden Jokowi meminta Kementerian Agama (Kemenag) menaikkan honor penyuluh agama non-PNS sebesar seratus persen. Dari saat ini Rp 500 ribu menjadi Rp 1 juta per bulan.
Pernyataan presiden itu disampaikan dalam forum silaturahmi penyuluh agama Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung di Semarang, Sabtu (14/4).
BACA JUGA: Presiden Jokowi: Agama dan Negara Harus Berjalan Beriringan
Jokowi menjelaskan, dari 81 ribu orang penyuluh agama, masih ada 45 ribu orang yang masih berstatus non-PNS. Dia bakal menaikkan honor para penyuluh agama swasta itu jika tidak bisa terealisasi tahun ini, maksimal tahun depan.
''Sebab harus dengan persetujuan DPR,'' katanya. Namun Jokowi meyakini DPR akan menyetujui usulan tersebut.
BACA JUGA: Ada Pesan dari Mbak Puan pada Peringatan Isra Mikraj
Jajaran Kemenag langsung menindaklanjuti arahan dari Presiden Jokowi itu. Dirjen Bimas Islam Kemenag Muhammadiyah Amin mengatkaan, khusus untuk penyuluh agama Islam saat ini jumlahnya 49.497 orang. Perinciannya adalah penyuluh PNS sebanyak 4.497 orang dan sisanya 45 ribu orang berstatus non PNS.
Untuk tindak lanjut arahan Jokowi itu, Muhammadiyah mengatakan Ditjen Bimas Islam Kemenag telah menyampaikan permohonan kepada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Isi permohonan itu supaya APBN Perubahan 2018 diprioritaskan untuk penambahan jumlah penyuluh dan honornya juga.
BACA JUGA: Polri Ikuti Apa pun Perintah Jokowi soal Novel Baswedan
Dengan kenaikan honor tersebut, Muhammadiyah berharap diiringi dengan peningkatan kinerja para penyuluh. Menurutnya kondisi sekarang sangat tidak memadai. ’’Di tengah tuntutan kerja yang banyak, tapi hanya diberi imbalan Rp 500 ribu,’’ jelasnya saat dikonfirmasi kemarin (14/4).
Lebih lanjut kenaikan gaji penyuluh agama bukan tanpa ‘syarat”. Pada kesempatan tersebut, presiden memberikan tugas tambahan kepada para penyuluh agama. Mengingat suhu politik di sejumlah daerah menghangat, jelang pemungutan suara Pilkada 2018 dan pemilihan presiden 2019.
Sebagai kelompok yang bertugas membimbing masyarakat hingga tingkat akar rumput, penyuluh agama diharapkan bisa mengambil peran demi menjaga kerukunan.
“Sampaikan kepada masyarakat, bahwa pilihan berbeda dalam demokrasi itu biasa,” ujar Presiden pada Silaturahmi Penyuluh Agama se-Jawa Tengah yang digelar di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Semarang, kemarin (14/4).
Presiden mengingatkan, mempertajam perbedaan politik hanya akan menghabiskan energi. Di sisi lain, praktik itu juga membuka peluang timbulnya perpecahan sosial. Penyuluh agama, lanjut Presiden, juga harus memberikan contoh dan teladan untuk berinteraksi dengan penuh empati dan saling menghormati.
“Setelah coblos rukun kembali sebagai saudara sebangsa dan setanah air, bersama-sama membangun negara ini,” imbuhnya.
Jokowi menambahkan, peran agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia sangat sentral. Dalam Pancasila, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai keempat sila lainnya. Dari banyak hasil penelitian, menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia di atas 80 persen menganggap agama merupakan hal yang sangat penting.
“Namun, di saat yang sama juga terpotret bahwa konflik sosial dengan akar agama harus tetap terus diwaspadai, terus diantisipasi. Hal ini lah yang harus menjadi perhatian kita bersama,” kata Kepala Negara. (wan/far)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Diberi Gelar Kambepit, Panglima Perang Asmat
Redaktur & Reporter : Soetomo