jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan dianugerahi penghargaan sebagai 'Tokoh Parlemen Tanggung 2021' atas komitmennya memperjuangkan aspirasi rakyat di era pandemi oleh Tabloid Men's Obsession.
Syarief mengaku penghargaan tersebut dipersembahkan untuk konstituennya di daerah Cianjur dan Kota Bogor yang telah memberikan kepercayaan sebagai legislator di DPR.
BACA JUGA: Syarief Hasan: Haluan Negara Dibutuhkan, tapi Payung Hukum Belum Final
"Tentu hal ini menjadi cambuk untuk terus berjuang menegakkan kepentingan rakyat dalam setiap pembahasan dan pengambilan kebijakan publik," ujarnya melalui keterangan yang diterima Sabtu (30/10).
Dia juga berterima kasih ke Partai Demokrat yang telah memberikan ruang aktualisasi dan kreasi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.
BACA JUGA: Wakil Ketua MPR Syarief Hasan Bermimpi Sulsel jadi Provinsi Seribu Masjid
Menurut Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini, parlemen memiliki fungsi krusial dalam pengambilan kebijakan, terlebih dengan musibah covid-19 yang masih berkepanjangan.
Dia menegaskan pemerintah bersama-sama dengan DPR harus memastikan berbagai skema jaring pengaman sosial sebagai strategi mitigasi kemanusiaan dan perekonomian nasional.
BACA JUGA: Syarief Hasan Sebut Empat Pilar Jadi Modal Kesatuan NKRI
Sebab, Covid-19 adalah bencana nasional yang telah membuat semua menderita, ada banyak korban jiwa, ekonomi melambat, kemiskinan meningkat.
“Saya seringkali menyatakan perlunya atensi khusus untuk bantuan kemanusiaan, insentif bagi tenaga kesehatan, serta keberpihakan bagi koperasi dan UMKM. Pandemi covid-19 memukul semua kelompok masyarakat, terutama masyarakat ekonomi bawah," ungkapnya.
Menurutnya, kondisi ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah melalui serangkaian kebijakan afirmasi untuk memastikan kehidupan rakyat tetap berjalan dengan baik.
"Pemerintah juga harus memastikan prioritas terhadap hal-hal strategis kebangsaan sebagai fokus kebijakan,” tegasnya.
Dia mencontohkan terkait diskursus mengenai amendemen konstitusi. Membuka keran amendemen menurutnya sama dengan membongkar kotak pandora.
Syarief berpendapat perkara Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) perlu dimatangkan terlebih dahulu, tidak tergesa-gesa, karena berkaitan dengan kedudukan dan fungsi lembaga-lembaga negara.
Kedudukan MPR dan presiden, misalnya, konstitusi pascaamendemen telah menempatkan kedudukannya setara, sama-sama sebagai lembaga tinggi negara.
"Apakah penempatan PPHN ini mengubah konfigurasi kedudukan kedua lembaga negara ini? Apakah juga PPHN ini memiliki daya ikat bagi presiden?," tanya suami Inggrid Kansil itu.
Syarief berpandangan amandemen konstitusi haruslah disikapi dengan hati-hati, cermat, mengambil perspektif yang holistik.
"Apalagi di tengah kesusahan rakyat sekarang, wacana amendemen tentu layak dipertanyakan urgensinya. Mungkin akan lebih baik jika pembahasan hal-hal krusial kebangsaan ini dibahas pada saat dan situasi yang tepat," sarannya.
Dia menegaskan yang terpenting sekarang adalah memastikan pandemi dapat tertangani dengan baik, kesehatan publik kembali membaik, ekonomi negara bangkit, dan kehidupan rakyat pulih. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi