jpnn.com, JAKARTA - Sikap Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) tidak tegas terkait terbitnya PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). ADKASI lebih memilih fokus pada percepatan pembahasan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Kami tidak dalam posisi tolak atau tidak menolak PP Manajemen PPPK. Yang jelas, kami tetap konsisten dengan rekomendasi rakernas kedua yaitu mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan revisi UU ASN," kata Ketum ADKASI Lukman Said kepada JPNN, Jumat (7/12).
BACA JUGA: Catatan Penting Pengamat soal PP Manajemen PPPK
Pengesahan revisi UU ASN, lanjutnya, merupakan satu-satunya jalan untuk menghantarkan honorer K2 menjadi PNS. Posisi PPPK tidak bisa ditolak tanpa ada revisi UU ASN.
"Kami akan menganalisa isi PP 49 ini. Apakah solusi ini tidak cenderung melanggar UU ASN," ucapnya.
BACA JUGA: Pimpinan Honorer K2 Tolak PPPK, Ini Respons Moeldoko
Jika PP 49/2018 melanggar UU ASN, Lukman menegaskan, pihaknya akan menyampaikannya kepada Presiden Jokowi.
BACA JUGA: Catatan Penting Pengamat soal PP Manajemen PPPK
BACA JUGA: Mekanisme Pemberhentian PPPK Dinilai Mirip PHK Buruh
Mengenai langkah honorer yang menggugat PP Manajemen PPPK ke Mahkamah Agung, dinilai sebagai hak warga negara Indonesia.
"Pada pertemuan dengan presiden dua hari lalu, semua delegasi pimpinan DPRD sudah menyampaikan kepada presiden agar nasib honorer K2 di atas 35 tahun diperhatikan. Kami juga menyampaikan agar mereka di-PNS-kan," pungkasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketum PGRI Sampaikan Masalah Honorer dan PPPK ke Presiden
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad