jpnn.com - JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menyatakan bahwa lembaganya tidak memegang laporan kekayaan masing-masing pasangan bakal calon presiden/bakal calon wakil presiden. Karenanya, KPU tidak dapat mengumumkan besar kekayaan masing-masing pasangan bakal calon yang ada.
"Yang menerima dan memverifikasi (harta kekayaan) hanya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Kami hanya menerima tanda buktinya," kata Hadar di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (27/5) petang.
BACA JUGA: Prabowo Minta Pendukung Hindari Black Campaign
Menurut Hadar, nantinya akan ada jadwal pengumuman jumlah harta kekayaan para capres dan cawapres, termasuk pengumuman dari KPK. ”Rencananya tiga hari sebelum pemungutan suara. Tapi kita ingin buat lebih cepat, sebelum pemungutan suara di luar negeri," katanya.
Sebelumnya Ketua KPU, Husni Kamil Manik mengatakan, pelaksanaan pemungutan suara pilpres untuk pemilih di luar negeri akan digelar pada 4-6 Juli mendatang. Pelaksanaan dilakukan lebih cepat untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Sebab, pada tanggal itu bertepatan dengan akhir pekan, Jumat, Sabtu dan Minggu.
BACA JUGA: Dukung Jokowi-JK, Ketua Golkar Tarakan Siap Disanksi
Artinya jika lebih cepat dari jadwal pilpres di luar negeri, kemungkinan pengumuman harta kekayaan masing-masing pasangan bakal calon akan dilakukan antara tanggal 1-3 Juli. Namun kapan kepastiannya, Hadar belum memberi keterangan lebih lanjut.(gir/jpnn)
BACA JUGA: Marwah dan Kivlan Bawa Relawan untuk Prabowo-Hatta
BACA ARTIKEL LAINNYA... DKPP Garap Kasus Sumba Barat Daya
Redaktur : Tim Redaksi