jpnn.com - JAKARTA - Pakar psikologi politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, menilai perlu ada standarisasi bagi lembaga survei. Langkah ini penting untuk menghindari berkembangnya hasil survei pesanan atau abal-abal.
"Persepsi (Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia) harusnya punya semacam standardisasi. Kemudian, punya standardisasi metodologi," ujar Hamdi Muluk di Jakarta, Selasa (8/7) malam.
BACA JUGA: Pengawas Lapangan Diminta Kawal Suara dari TPS ke PPS
Hamdi menilai, menjamurnya lembaga survei akhir-akhir ini kemungkinan didorong kepentingan politik yang beragam di Pemilu. Antara lain hadir guna memenangkan kandidat presiden tertentu.
Sehingga tidak heran survei abal-abal pun dikeluarkan demi memengaruhi sikap pemilih yang masih mengambang.
BACA JUGA: Tuding Tantowi Yahya Resahkan Warga dan Lecehkan SBY
"Padahal, makna sesungguhnya dari penelitian atau survei itu adalah bagaimana melihat pendapat atau opini publik yang sesungguhnya di masyarakat," katanya.
Di tempat yang sama, Ketua Persepi, Nico Harjanto yang sekaligus Ketua Yayasan Populi Center menilai, untuk memagari objektifitas survei perlu didorong aspek etika bagi lembaga survei.
BACA JUGA: Jelang Coblosan Pilpres, Megawati Keluarkan Imbauan
Aspek etika diharapkan dapat menghindari adanya manipulasi hasil survei untuk kepentingan tertentu atau pesanan tertentu. "Yang efektif membatasi itu bukan aturan-aturan tertulis, tapi etika. Nah, yang bisa ngerem niatan jahat itu adalah etika," kata Nico. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Semua Instansi Diminta Kirim Persyaratan Pendaftaran CPNS
Redaktur : Tim Redaksi