Perlu Keterlibatan NU-Muhammadiyah Jinakkan Kelompok Ekstrim

JAKARTA - Direktur  Modarate Muslim Society, Zuhairi Misrawi mengingatkan pemerintah agar tidak menerapkan sistem standar ganda terhadap penanganan kelompok ekstremisSebaiknya pemerintah lebih berhati-hati supaya tidak mengaburkan persoalan yang sebenarnya terjadi

BACA JUGA: Penanganan Teroris Perlu Jasa Wanita Cantik

"Ketika orang banyak mempersoalkan, malah Depdagri mengundang mereka," kata Zuhairi dalam diskusi, di Jakarta, Sabtu(19/3).

Zuhairi memang tidak menyebut kelompok ekstremis yang dimaksudkannyaHanya saja kata dia, ketika pemerintah mengundang kelompok-kelompok tertentu tanpa melibatkan kelompok yang lain seolah-olah memberikan legitimasi terhadap organisasi yang sering meresahkan masyarakat

BACA JUGA: Kedubes Arab Saudi Didemo Massa

Ke depan, Zuhairi mengatakan mestinya pemerintah lebih mengakomodasi kelompok yang lebih moderatMisalnya untuk Indonesia, dua organisasi Islam yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah

BACA JUGA: Kewenangan MK Adili Pemilukada Jangan Dianulir

Kedua ormas itu sebenarnya cukup representatif untuk mewakili kelompok Islam guna membicarakan berbagai hal yang berhubungan dengan kebangsaan.

Zuhairi mengaku prihatin jika pemerintah tidak mengubah paradigma dalam memandang masalah kelompok ekstrim karena pada akhirnya akan berpengaruhh terhadap harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara di bumi Indonesia"Makanya semua elemen hendaknya berperan dalam mewujudkan kedamaian di negeri ini," ungkapnya.(mur/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ruang Publikasi Pelaku Kekerasan Perlu Dibatasi