jpnn.com - JAKARTA -- Korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia belum juga berhasil diberantas. Diperlukan sebuah ikhtiar yang keras untuk memberantas dan mencegah itu.
Salah satunya dengan membuat rambu yang jelas bagi penyelenggara negara agar tak menyalahgunakan jabatannya. Karenanya, diusulkan Indonesia ke depan harus mempunyai Kode Etik Penyelenggara Negara untuk mendukung kebijakan anti-korupsi. Hal tersebut diungkapkan Dodi Reza Alex Noerdin di Jakarta, Selasa (17/6).
BACA JUGA: Pembahasan RUU Tapera Ngadat, DPR Berang
Dodi menyatakan bahwa pernyataan itu pula yang disampaikannya saat menjadi wakil Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP), di acara International Conference on the Role of Parliament in Advancing Public Policy against Corruption in Kyrgyztan yang digelar di Bishkek, Kyrgyztan pada 9 - 10 Juni 2014 lalu.
Parlemen Indonesia dalam acara itu mengirimkan dua orang wakilnya yakni ketua delegasi Dodi dan anggota Arif Budimanta.
BACA JUGA: Anggap Prabowo Ungguli Jokowi karena Kuasai Materi
Dodi dan Arif datang atas undangan Kyrgyztan yang mengharapkan partisipasi GOPAC Indonesian Charter dalam konferensi internasional tersebut.
Selaku anggota anggota Committee on Public Relation, Campaign and Advocacy of GOPAC Indonesian Charter, Dodi mengaku diberi kesempatan menguraikan pandangannya di hadapan wakil-wakil parlemen dari berbagai negara di Bishkek, Kyrgyztan.
BACA JUGA: Visi Misi Prabowo-Jokowi Belum Sentuh Nasib Perempuan Indonesia
Saat itu Dodi menegaskan bahwa DPR mempunyai komitmen kuat memberantas korupsi. "Karena itu reformasi layanan publik harus dilakukan secara komprehensif untuk mencegah korupsi," ungkap Dodi.
Kyrgyztan berharap, parlemen Indonesia bisa berbagi pengalaman dan best practices mengenai kebijakan legislasi dalam pemberantasan korupsi di segala bidang.
"Saat sesi Parliament and its importance in addressing anti-corruption in public administration, saya diberi kesempatan memberi paparan. Saya menekankan tentang pentingnya reformasi mendasar pada layanan publik," ujarnya.
Menurut Dodi, reformasi pada layanan publik, harus menjadi konsen utama untuk mencegah praktek KKN.
Tentunya, kata dia, pertama yang harus dilakukan untuk mewujudkan itu produk legislasi yang dihasilkan haruslah yang mendukung terciptanya aparatur negara yang profesional, berintegritas, independen dan berkualitas.
Regulasi tersebut antara lain, UU tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN hingga UU tentang Aparatur Sipil Negara.
“DPR juga memberikan dukungan untuk remunerasi penghasilan pegawai sehingga mereka tidak lagi berpikir macam-macam saat bekerja,” jelas Dodi.
Ia menambahkan, yang tak kalah penting lagi, selain regulasi pendukung, Indonesia juga memerlukan rambu-rambu etik bagi penyelenggara negara. Karena itu kedepan Kode Etik Penyelenggara Negara mesti segera dirumuskan. Ia pun berjanji akan mendesakan itu di DPR.
"Sebab itu sangat diperlukan untuk mendukung kebijakan anti-korupsi," paparnya.
Dodi menambahkan selain mengikuti agenda konferensi, delegasi DPR RI yang dipimpinnya juga berkesempatan berdialog dengan Honorary Counsel of the Republic of Indonesia to Kyrgyz Republic, Eduard Kubatov. Dialog membahas beragam peluang untuk mempererat kerja sama bilateral kedua negara.
Dalam dialog itu, Dodi mengharapkan Konsul Kehormatan Republik Indonesia untuk Kyrgyztan, Eduard Kubatov dapat menjadi jembatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Kyrgyztan.
"Mengatakan potensi kerja sama baik bisnis, investasi maupun perdagangan memiliki peluang yang positif sebagai landasan hubungan kedua negara. Kita juga menawarkan peluang investasi di sektor energi baru terbarukan maupun infrastruktur di Indonesia," katanya.
Ternyata Konsul Kehormatan Kyrgyztan, kata Dodi, merespon dengan baik. Bahkan, Eduard Kubatov, mengungkapkan telah mengunjungi Jakarta dan Samarinda beberapa bulan lalu. Kunjungan ke Indonesia untuk membuka kemungkinan peluang dalam bisnis telekomunikasi.
"Dia berharap rencana bisnis tersebut terwujud pada tahun depan. Kesuksesan bisnis tersebut juga sangat bergantung pada adanya partner yang dapat diandalkan," kata Dodi. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prabowo-Hatta Dinilai Lebih Tanggap Atasi Masalah Energi
Redaktur : Tim Redaksi