Perlu Konsistensi dan Soliditas untuk Laksanaan Empat Pilar

Sabtu, 25 November 2017 – 08:51 WIB
Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa dalam pelatihan untuk pelatih (training of trainers) Empat Pilar MPR di kalangan dosen PTN dan PTS di Surakarta, Jumat (23/11). Foto: Humas MPR

jpnn.com, SOLO - Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa menyatakan, Indonesia menghadapi banyak persoalan di era reformasi dan globalisasi. Menurutnya, untuk menghadapi persoalan yang harus ada konsistensi dalam melaksanakan Empat Pilar yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRi dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Yang dibutuhkan bangsa ini adalah konsistensi dan soliditas dalam pelaksanaan Empat Pilar,” kata Agun ketika menjadi narasumber dalam pelatihan untuk pelatih (training of trainers) Empat Pilar MPR di kalangan dosen perguruan tinggi negeri dan swasta se-Surakarta di Hotel Paragon, Solo, Jumat malam (24/11). Selain Agun, pembicara lainnya dalam pelatihan itu adalah anggota Lembaga Pengkajian MPR Wahidin Ismail. 

BACA JUGA: Ada Yang Berupaya Ingin Tinggalkan Pancasila

Agun di hadapan 100 dosen peserta pelatihan mengungkapkan, ada sejumlah persoalan dalam mengelola Indonesia. Dia menegaskan, Indonesia adalah negara yang besar, memiliki tanah yang subur dan hanya mengalami dua musim.

“Tapi kenapa Indonesia mengimpor beras? Sebenarnya tidak mungkin Indonesia yang berada di negara tropis justru mengimpor beras. Tidak masuk akal Indonesia mengimpor beras,” ujarnya. 

BACA JUGA: MPR Gelar Silaturahmi Kebangsaan di Institut Kesehatan Deli

Agun juga mengatakan, dua per tiga negara Indonesia adalah laut. Dengan laut yang luas serta pesisir yang panjang, Indonesia bisa menghasilkan ikan dan garam.

Tapi pada kenyataannya, Indonesia malah mengimpor garam dan ikan. “Jadi ada yang salah dalam mengelola negara ini,” katanya.

BACA JUGA: Identitas untuk Penganut Kepercayaan Tak Harus di Kolom KTP

Agun menambahkan, Indonesia berada dalam era reformasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum, menganut prinsip hak asasi manusia (HAM) dan merupakan negara yang sudah memilih demokrasi berdasarkan hukum. Karena itu, perbedaan pandangan dan pikiran dalam negara demokrasi harus diterima sebagai suatu keniscayaan.

“Jadi tidak perlu harus ribut. Tapi yang terjadi hari ini adalah adanya pendekatan emosional dan egosektoral,” katanya. 

Satu persoalan lagi, lanjut Agun, Indonesia berada di era globalisasi. Saat ini, media sosial di jejaring internet lebih berpengaruh dibanding media mainstream.

Bahkan, publik lebih percaya pada media sosial, polling dan survei. “Itulah fenomena kita hari ini. Kalau persoalan ini terus berlangsung maka tujuan kita bernegra dan berbangsa akan kehilangan eksistensi dan jatidirinya. Kita telah meninggalkan pilar-pilar kebangsaan,” imbuhnya.

Menurut Agun, bangsa Indonesia sesungguhnya sudah memiliki Empat Pilar untuk mengelola negara ini. “Yang dibutuhkan sekarang ini adalah konsistensi dan soliditas. Konsistensi dalam melaksanakan Pancasila. Setiap ucapan, tindakan, dan perilaku bisa dipertanggungjawabkan sesuai nilai Ketuhanan,” sebut Agung. 

Politikus Golkar itu menegaskan, konsistensi juga diperlukan dalam dalam menjalankan UUD NRI Tahun 1945. Sebab, UUD 1945 sudah mengatur cara memilih presiden, pendidikan, kesehatan, fakir miskin, ekonomi dan lainnya.

“Konsistensi terhadap NKRI, tidak berusaha memisahkan diri dari NKRI. Konsisten menerima keragaman. Yang dibutuhkan konsistensi dan soliditas untuk menghadapi persaingan global,” ucapnya.(adv/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... HNW: Konstitusi Kita UUD NRI Tahun 1945


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler