jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Forum Komunikasi Masyarakat Perhutanan Indonesia Indroyono Soesilo mengatakan tinjauan ulang kebijakan lembaga sertifikasi kehutanan Forest Stewardship Council (FSC) dinilai bisa memberikan insentif di dalam konsesi hutan tanaman.
Menurut dia, langkah itu juga bisa mendukung tercapainya pengurangan dan penyerapan emisi gas rumah kaca (GRK) yang tertuang dalam dokumen Enhanced National Determined Contribution (NDC) dan agenda Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
BACA JUGA: KLHK Meluncurkan SOIFO 2022, Dokumentasi Kebijakan Mengelola Hutan & Lingkungan
"Pembangunan hutan tanaman menjadi bagian dari aksi mitigasi untuk mencapai target yang tertuang dalam Enhanced NDC dan FOLU Net Sink,” kata dia dalam siaran persnya, Selasa (11/10).
Adapun isi dala dokumen Enhanced NDC menyebutkan Indonesia menaikkan target penurunan emisi GRK dari 29 persen menjadi 31,89 persen tanpa syarat.
BACA JUGA: Amerika Nilai FoLU Net Sink 2030 Indonesia Penting Bagi Iklim
Sementara itu, pada agenda FOLU Net Sink, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan penyerapan GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (FOLU) sudah seimbang atau lebih tinggi dibanding emisinya pada 2030.
Menurut Indroyono, saat ini hutan tanaman Indonesia terhambat untuk bisa mengikuti sertifikasi FSC.
BACA JUGA: Hampir Sebulan, 2 Orang Hilang di Hutan Belum Ditemukan
Hal itu disebabkan lantaran ada kebijakan Cut of Date 1994.
Menurut dia, kebanyakan hutan tanaman di Indonesia baru dibangun setelah batas waktu tersebut.
Dia menyatakan, jika kebijakan Cut of Date FSC diubah, akan lebih banyak hutan tanaman di Indonesia bisa mengikuti sertifikasi FSC.
Sehingga, ungkpnya bisa mendorong perbaikan pengelolaan hutan dan memberi insentif pasar.
“Ini berarti akan lebih banyak aforestasi dan reforestasi yang dilakukan,” katanya.
Indroyono menuturkan, pemerintah Indonesia saat ini konsisten untuk melakukan upaya pencegahan deforestasi seperti sudah tertuang di dokumen Enhanced NDC dan FOLU Net Sink 2030.
"Laju deforestasi di Indonesia sudah menurun sebanyak 80 persen pada 2021-2022 jika dibandingkan dengan periode tahun 2010-2011," katanya.
Sekjen Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto menyatakan keyakinannya jika kebijakan Cut of Date menjadi 31 Desember 2020 akan semakin banyak unit manajemen hutan tanaman yang bisa disertifikasi FSC dan akan mendorong perbaikan pengelolaan hutan.
Saat ini dari sekitar 11 juta hektare konsesi PBPH hutan tanaman, hanya ada 4 unit manajemen yang tersertifikasi FSC dengan luas 358.761 hektare.
"Areal PBPH dan PS adalah areal potensial untuk mendukung target FSC untuk memperluas areal hutan yang tersertifikasi," katanya.
Menurut dia perubahan Cut of Date tetap akan menjadikan FSC kredibel karena pembatasan konversi hutan alam tetap ada sekaligus diiringi dengan kebijakan untuk melakukan remediasi yang berarti akan semakin mendorong perluasan restorasi dan konservasi hutan.
Purwadi menegaskan, Unit Manajemen yang memperoleh sertifikat SVLK dan FSC, berpeluang besar untuk memperluas pangsa pasar di tingkat global. (ddy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Selangkah Lagi, 20.000 Hektar Hutan Adat Marga Ogoney Papua Barat Bakal Diakui Negara
Redaktur & Reporter : Dedi Sofian