jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menerbitkan Peraturan MenPAN-RB (PermenPAN-RB) Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022.
Aturan terbaru tersebut memprioritaskan para guru honorer yang telah lulus passing grade untuk mendapatkan formasi aparatur sipil negara PPPK 2022.
BACA JUGA: PermenPAN-RB Tentang Pengadaan PPPK 2022: Pelamar Prioritas Tidak Dites Lagi, Nih Kriterianya
Sejumlah guru honorer memberikan apresiasi terhadap PermenPAN-RB 20/2022 tersebut.
"Kami mengapresiasi aturan yang memberikan prioritas kepada guru yang telah lulus passing grade untuk mendapatkan formasi ASN PPPK tahun ini," kata seorang guru honorer di SD Negeri 008 Lingkas Ujung, Kota Tarakan, Kalimantan Utara Panca Prabowo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (4/6).
BACA JUGA: PermenPAN-RB tentang Pengadaan PPPK 2022 Lebih Berpihak kepada Guru Swasta? Ini FaktanyaÂ
PermenPAN-RB 20/2022 dikeluarkan dengan mempertimbangkan tiga hal, satu di antaranya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan mendorong peningkatan profesionalisme guru di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah, perlu mengatur pengadaaan PPPK untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah 2022 secara nasional.
Menurut Panca, pengadaan ASN PPPK patut diapresiasi karena menunjukkan pemerintah memberikan perhatian terhadap nasib para guru honorer.
BACA JUGA: PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2022: 9 Kriteria Pelamar PPPK Guru, Jangan Kaget Baca Poin 6
Dia mengatakan program ini merupakan target pemerintah mencetak satu juta guru, mengingat jumlah angka pendidik di Indonesia masih belum memadai.
"Pemerintah sudah berusaha merekrut guru honorer dengan tetap membuat syarat minimal kelulusan (passing grade) untuk menjaga kualitas pendidik dan peserta didik. Adanya passing grade akan memotivasi guru honorer untuk terus belajar," kata Panca. Dia pun meminta Pemerintah Kota Tarakan, Kaltara, untuk mengajukan formasi sebesar-besarnya.
Guru SD Negeri 1 Kuta Makmur, Aceh Utara, Nurul Hayati mengatakan ASN PPPK merupakan kesempatan terbaik bagi para guru, khusus bagi mereka yang sudah tidak dapat mengikuti calon pegawai negeri sipil (CPNS). "Memang sangat bermanfaat, karena kalau kami yang usianya sudah tua-tua enggak bisa ikut PNS lagi. Jadi, ASN PPPK ini solusinya," kata Nurul.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Iwan Syahril mengapresiasi KemenPAN-RB yang telah menerbitkan PermenPAN-RB 20/2022.
Menurut Iwan, kehadiran regulasi tersebut merupakan solusi bagi para guru yang sudah lulus passing grade namun belum mendapatkan formasi. Harapannya, para guru yang nantinya akan memperoleh formasi ini makin semangat dalam mendorong perbaikan mutu pendidikan Indonesia.
Dia menambahkan PermenPAN-RB 20/2022 merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan satu juta guru demi meningkatnya kualitas pendidikan nasional,.” katanya.
“Dengan hadirnya kebijakan ini, kami juga meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengajukan formasi ASN PPPK 2022 agar menarik minat para guru yang hingga kini belum berpartisipasi dalam ASN PPPK,” kata Iwan.
Berdasarkan data Kemendikbudristek, sebanyak 487.814 guru telah dinyatakan lulus seleksi dari total 925.637 pelamar dalam ASN PPPK 2021. Dari 487.814 guru, sekitar 293.860 guru telah mendapatkan formasi dari 506.252 formasi yang diajukan pemerintah daerah pada tahun 2021.
Selain itu, mengacu surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan bernomor S-204/PK/2021 sehubungan dengan rencana pengangkatan PPPK guru 2022, disebutkan telah ditetapkan alokasi danak alokasi umum (DAU) Tahun Anggaran 2022 sesuai Undang Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022.
Alokasi tersebut telah mempertimbangkan jumlah pegawai ASN pada instansi daerah (ASND), rencana formasi ASND, kebijakan tunjangan hari raya serta gaji ke-13.
ASN PPPK memberikan beberapa manfaat kepada para guru. Pertama, perubahan status dari honorer menjadi ASN PPPK. Kedua, jaminan kesejahteraan ekonomi bagi guru ditambah berbagai tunjangan.
Dengan perubahan status tersebut, mereka juga dapat mengikuti program peningkatan kompetensi dan sertifikasi. Peningkatan kompetensi sangat penting dalam jaminan ekonomi, karir jangka panjang, serta kualitas pengajaran yang diterima oleh pelajar Indonesia. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi