Permintaan RI soal Rekam Biometrik Dibahas Arab Saudi

Rabu, 19 Desember 2018 – 05:55 WIB
Jemaah umrah. Foto: JawaPos

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Kerajaan Arab Saudi akan menindaklanjuti permintaan Indonesia agar pemberlakuan rekam biometrik (sidik jari dan retina mata) bagi calon jemaah umrah ditunda.

Hal tersebut terungkap saat pertemuan antara pemerintah Kerajaan Arab Saudi, Konjen RI, dan pengurus Permusyawaratan Antarsyarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) di Jeddah, Minggu (16/12) Waktu Arab Saudi.

BACA JUGA: Kemenag Minta Saudi Tidak Persulit Jemaah Umrah Indonesia

Wakil Menteri (Wamen) Haji bidang Umrah Kerajaan Arab Saudi Dr Azis Wazzan mengungkapkan, pihaknya berterima kasih atas penyampaian aspirasi tersebut, sehingga proses perekaman data biometrik nantinya bisa berjalan baik. Dia pun berjanji untuk segera meneruskan hasil pertemuan ke Kementerian Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi.

"Kami akan teruskan permintaan ini ke Kemenlu. Mudah-mudahan secepatnya ada tindaklanjutnya," ujar Azis.

BACA JUGA: Rekam Biometrik Berlaku Besok, Ini Seruan Kemenag

Konsulat Jenderal (Konjen) Republik Indonesia di Jeddah Dr Muhammad Hery Saripudin, menyampaikan terima kasih atas upaya Wamen Haji Saudi mau memahami dan mencari solusi terkait hal ini. Sekaligus menandakan persahabatan yang erat antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi.

Ketua Harian PATUHI Artha Hanif dalam pertemuan itu menyampaikan, permasalahan yang timbul bagi calon jemaah umrah akibat pemberlakuan rekam data biometrik. Calon jemaah dari daerah yang memiliki kendala geografis adalah timbulnya biaya tambahan untuk pengurusan rekam biometrik oleh VFS Tasheel.

BACA JUGA: Berpedoman SIPATUH, Tifa Tour Berangkatkan 409 Jemaah Umrah

"Sebanyak 80 % jemaah umrah datang dari daerah yang memiliki keterbatasan akses, biaya, dan jarak tempuh menuju lokasi kantor VFS Tasheel, serta faktor usia tua yang bervariatif. Sehingga, hal ini menjadi beban tersendiri bagi calon jamaah tersebut," tuturnya.

Mengingat VFS Thaseel belum memiliki kantor diseluruh kabupaten/kota, sebagai solusinya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PATUHI Muharom Ahmad mengusulkan, agar perekaman data biometrik sebaiknya dilakukan di empat bandara keberangkatan Umrah saja yakni Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Medan. Dengan demikian, jemaah tidak bolik-balik menghabiskan waktu dan biaya tambahan. (esy/jpnn)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Layanan Haji 2019: Rekam Biometrik di Seluruh Embarkasi


Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler