JAKARTA -- Tim Teknis bentukan pemerintah yang bertugas membahas opsi-opsi terkait pengelolaan PT Indonesia Alumunium (PT Inalum) pasca habisnya kontrak dengan Jepang pada 2013, sudah menerima menerima proposal 10 kabupaten/kota di kawasan Danau Toba yang minta penguasaan saham 58 persen PT Inalum, dengan menggandeng PT Toba Sejahtera (PT TS)Namun, usulan berupa pemberian saham kosong (golden share) kepada pemda, ditolak oleh Tim Teknis.
"Nggak ada pemberian saham kosong, harus dibeli
BACA JUGA: KADIN Harus Independen dari Kekuasaan
Sekali lagi, harus dibeli," ujar Wakil Ketua Tim Teknis, yang juga Ketua Badan Otorita Asahan, Effendi Sirait dalam seminar bertema "Pengelolaan Saham Inalum: Oleh Negara untuk Rakyat" di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/6)Dia menanggapi pemaparan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sumut, Djaili Azwar di seminar itu
BACA JUGA: Keterlibatan Swasta di Inalum Ditolak
Djaili memaparkan panjang lebar mengenai kondisi Danau Toba yang katanya mudah sekali tercemar, kualitas airnya juga terus menurun, termasuk terjadinya degradasi lingkunganBACA JUGA: Cukup 220 Juta Dolar Bisa Kuasai PT Inalum
Dia menyebut perlunya peningkatan kualitas bandara Silangit dan SibisaIntinya, untuk memperbaiki kondisi itu, memerlukan danaDengan alasan itu, Djaili mengatakan, wajar bila pemda mendapatkan golden share"Dananya bisa untuk pelestarian hutan, infrastruktur, dan lain sebagainya," ujarnya.Ke-10 kabupaten/kota yang berhak menikmati golden share, terdiri tujuh kabupaten/kota yang bersentuhan langsung dengan kawasan Danau Toba, yakni Tapanuli Utara, Toba Samosir, Samosir, Humbang Hasundutan, Simalungun, Karo, dan DairiSedang tiga kabupaten/kota di bagian hilir Danau Toba yakni Asahan, Batubara, dan Kota Tanjung Balai(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Harga TBS Sawit Turun Tipis, Petani Mulai Resah
Redaktur : Tim Redaksi