jpnn.com, JAKARTA - Puluhan nelayan dari berbagai daerah menemui capres bernomor urut 3 di Pilpres 2024 Ganjar Pranowo pada Minggu (10/12/2023).
Pertemuan Ganjar dengan para pengurus maupun anggota Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) itu digelar di rumahnya sementara di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan.
BACA JUGA: Ratusan Nelayan Tradisional Pati Ungkap Perhatian Ganjar Selama Pimpin Jateng
Pada persamuhan itu, para nelayan mengeluhkan berbagai kebijakan yang menyulitkan mereka, salah satunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur yang mengatur soal zonasi.
Wakil Ketua KNTI Sugeng Nugroho menyebut aturan zonasi merugikan banyak nelayan. "Kami minta kepada Pak Ganjar ketika beliau jadi presiden agar aturan itu direvisi," ucapnya.
BACA JUGA: Dukungan Nelayan Pesisir Sulsel Kepada Ganjar Makin Meluas
Sugeng menjelaskan ketentuan dalam PP Nomor 11 Tahun 2023 itu membatasi nelayan hanya bisa melaut sejauh 200 mil laut.
Menurut Sugeng, laut Indonesia yang sangat luas seharusnya bisa dimanfaatkan oleh nelayan dalam negeri, bukan nelayan asing.
BACA JUGA: Larung Sukerto, Ikhtiar Nelayan demi Ganjar Pranowo sekaligus Membuang Sial
Selain itu, Sugeng juga mengeluhkan ketentuan dalam PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Aturan itu menetapkan kuota nelayan. Jika kuota perolehan ikan sudah terpenuhi, nelayan tidak boleh melaut.
"Jelas ini merugikan kami. Kami minta aturan itu dihapus dan nelayan dibebaskan untuk melaut karena bisa meningkatkan pendapatan bagi negara," tegasnya.
Nelayan asal Jawa Tengah (Jateng), Kajidin, menitipkan juga aspirasinya kepada Ganjar. Aspirasinya, antara lain, kemudahan perizinan kapal, perbaikan jalur perahu, ketersediaan solar bersubsidi, bantuan alat tangkap, dan kebutuhan lainnya yang penting bagi nelayan.
Kajidin mengaku pernah merasakan manfaat kebijakan yang dikeluarkan Ganjar semasa menjadi gubernur Jateng. Oleh karena itu, Kajidin mengharapkan Ganjar terpilih menjadi presiden dan menerapkan kebijakan yang pro-nelayan.
"Hanya kepada Pak Ganjar kami yakin untuk menitipkan harapan kami. Kalau dengan capres lain, kami ragu,” katanya.
Kajidin memerinci kebijakan yang dikeluarkan Ganjar di Jateng, antara lain, program BBM bersubsidi, asuransi nelayan, pendidikan gratis, dan kebijakan lain yang sangat dibutuhkan rakyat kecil.
“Kalau Pak Ganjar jadi presiden, kami yakin program itu bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh nelayan Indonesia," tuturnya.
Adapun Ganjar merasa senang dengan para nelayan yang menitipkan aspirasi kepadanya.
Capres yang berpasangan dengan Mahfud MD itu akan menjadikan masukan dan aspirasi dari HNSI dan KNTI tersebut sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan yang menyangkut nelayan.
"Tadi teman-teman nelayan menyebutkan banyak aturan atau regulasi yang dianggap tidak pro ke nelayan. Maka ke depan, regulasi dan aturan itu perlu kita kaji ulang," ucap Ganjar seusai pertemuan.
Gubernur Jateng periode 2013-2018 dan 2018-2023 itu juga sependapat dengan para nelayan soal pentingnya kemudahan perizinan kapal penangkap ikan. Ganjar menjanjikan akan memudahkan perizinan itu dengan digitalisasi.
"Termasuk soal BBM bersubsidi, kita harus memenuhi itu. Intinya, kita harus libatkan mereka dalam setiap pengambilan keputusan agar regulasi kelautan kita ke depan berpihak pada nelayan," katanya.(jpnn.com)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menelaah Visi Misi Ganjar-Mahfud, Fokus pada Pembangunan Sumber Daya Manusia
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi