jpnn.com, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menyatakan pandangannya terkait dugaan pelanggaran HAM di Papua.
Jenderal Andika menyatakan siap mengawal kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang ada.
BACA JUGA: PA 212 Kurang Sreg Jenderal Andika Perkasa Jadi Panglima TNI, Ternyata Ini Alasannya
"Saya akan mengawal kasus-kasus pelanggaran HAM termasuk yang terjadi di Papua," ujar Panglima TNI di Jayapura, Rabu (12/1).
Dikatakannya, untuk Papua ada 14 kasus dugaan pelanggaran HAM termasuk yang terjadi di Paniai yang baru ditangani.
BACA JUGA: Lihat Nih Temuan Komnas HAM, Betapa Memalukannya Perbuatan Oknum Pegawai KPI
Selain itu, dari laporan yang diterima beberapa kasus HAM saat ini sedang ditangani, termasuk dugaan pelanggaran HAM di Intan Jaya yang mengakibatkan dua warga sipil dilaporkan hilang.
Proses hukum harus dilakukan bukan saja terhadap si pelaku, tetapi juga komandannya, kata Andika seraya mengaku sudah mengawal kasusnya sejak menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).
BACA JUGA: Peringatan Buat Pemerintah, Jangan Sampai yang Terjadi di Uganda Menimpa Indonesia
Untuk kasus hilangnya dua warga yakni Luther Zanambani dan Apinus Zanambani, proses hukum sudah berjalan dengan tersangka oknum komandan batalyon dan dua oknum berpangkat mayor termasuk perwira penghubung.
"Proses hukum harus dilakukan sehingga tindakan yang dilakukan dipertanggungjawabkan agar nama baik TNI tetap terjaga," katanya.
Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, melakukan kunjungan kerja ke Jayapura sejak Selasa sore (30/11).
Kunjungan kerja dilakukan untuk meninjau pelaksanaan gebyar vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di tiga lokasi berbeda.
Ketiga lokasi yang menjadi tempat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yakni di gedung serba guna Lanud Silat Papare Sentani, Kabupaten Jayapura.
Selain itu juga digelar di dua wilayah Kota Jayapura yakni di lapangan Trisila Lantamal X dan di RST Marthen Indey.(Antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang