jpnn.com, JAKARTA - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) KH Marsudi Syuhud mengomentari terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 pejabat tinggi tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI (Front Pembela Islam).
Kiai Marsudi Syuhud menegaskan, keputusan pemerintah membubarkan FPI itu tidak lantas disebut pemerintahan Presiden Jokowi-Wapres Ma’ruf Amin anti-Islam.
BACA JUGA: Daftar Nama Anggota Tim Hukum Habib Rizieq pada Sidang Praperadilan Besok
"Kalau anti-Islam, organisasi-organisasi lainnya ya tidak akan ada. Khan masih banyak organisasi, ada 80-an organisasi Islam masih tetap jalan," kata Marsudi dalam pernyataannya, di Jakarta, Minggu (3/1).
Menurut Kiai Marsudi, FPI dibubarkan pemerintah karena tidak memiliki kedudukan hukum sebagai ormas.
BACA JUGA: Jadwal Sidang Praperadilan Habib Rizieq, Ada yang Dicemaskan PN Jaksel
Pada sisi lain dia menyatakan seandainya FPI mempunyai kedudukan hukum, dia yakin ormas itu tidak akan sampai dibubarkan.
Marsudi juga sepakat dengan alasan pemerintah membubarkan FPI yang dinilai berseberangan dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa.
BACA JUGA: Posisi AW Terlacak, Unit Reskrim dan Intelkam Gerak Cepat di Malam Hari, Berhasil
Jadi, kata dia, pembubaran FPI bukan karena organisasi yang dipimpin Habib Rizieq Shihab itu berbasis Islam.
"Kalau karena Islam atau tidak, yang lain bubar juga dong. Ada banyak ormas Islam yang umurnya dengan Indonesia saja, ada yang berdirinya sudah lebih dulu," ujar dia.
Ia meminta pemerintah ke depan perlu berdialog dengan semua ormas agar berjalan sesuai ideologi bangsa.
"Mengetengahkan yang di ujung kanan dan mengetengahkan yang di ujung kiri. Itu disebut tawassuth atau tawajul, tawassuthiyah, semuanya ke tengah," kata dia.
Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan bahwa FPI sebagai organisasi terlarang berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) enam menteri dan lembaga.
"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang akan dilakukan karena FPI tak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD, saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (30/12).
Sejak 20 Juni 2019 FPI secara de jure telah bubar sebagai ormas. Namun sebagai organisasi FPI tetap berkegiatan yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum, di antaranya tindak kekerasan, sweeping secara sepihak segala sesuatu yang menurut mereka salah, provokasi, dan lain-lain.
Mahfud menyebut berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai putusan MK tertanggal 23 Desember 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan FPI.
"Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, dianggap tidak ada dan harus ditolak, terhitung hari ini," tegas Mahfud.
Selain tidak bisa memenuhi surat keterangan terdaftar sebagai ormas, pemerintah mencatat FPI banyak melanggar hukum, yakni 35 anggota/pengurus FPI terlibat terorisme, 206 anggota/FPI terlibat tindak pidana umum lain.
Pemerintah juga mengantongi bukti FPI mendukung ISIS sebagaimana dalam video yang ditayangkan saat konferensi pers, Kamis, 31 Desember lalu, saat tokoh FPI, Rizieq Shihab, di dalam video itu menggebu-gebu mengajak pengikutnya mendukung ISIS.
Organisasi ini secara global sudah berkali-kali bertindak di luar batas kemanusiaan, di antaranya menyembelih dan membakar manusia lain yang mereka tuduh berada di luar atau bertentangan dengan garisan kelompok itu.
ISIS juga sudah berkali-kali merusak secara total warisan-warisan buaya dunia dengan cara meledakkan mereka.
Menurut Shihab, ISIS punya cita-cita mulia, dan juga menuduh ada pihak yang ingin mengadu domba FPI dengan ISIS. (antara/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Soetomo