BACA JUGA: Sejumlah Gubernur Terima Penghargaan dari Presiden
Kalaupun tidak tersedia di dalam negeri, kata dia, maka pengadaannya harus didampingi riset nasional untuk membeli barang yang langsung dari pabriknya di luar negeri."Utamanya pengadaan alutsista (alat utama sistem persenjataan), karena dananya sangat besar," kata Bima Haria Wibisana, saat menjadi keynote speaker dalam Workshop Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa, yang diselenggarakan oleh Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR RI, di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (3/12).
Turut hadir dan berbicara dalam acara itu, anggota F-PD Achsanul Qosasi yang juga adalah Wakil Ketua Komisi XI DPR
"Perpres 54/2010 belum tersosialisasikan dengan baik
BACA JUGA: Aktifis Bendera Jahit Mulut di KPK
Ini tugas LKPP, agar bisa memberikan edukasi regulasi anggaran, (dan) melakukan monitoring terhadap pelaksanaannya di daerah," katanya.Achsanul menyebut, sekitar tujuh ribu kasus yang masuk di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekitar 70 persen di antaranya adalah kasus korupsi yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa di pemerintah pusat dan pemerintah daerah
BACA JUGA: KPK Tegaskan Lagi Belum Mulai Penyelidikan Gayus
Kalau toh dipahami, mungkin saja diakali," katanya(awa/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... Separuh Penyedia Katering Haji Membandel
Redaktur : Tim Redaksi