jpnn.com, JAKARTA - Persekusi yang dilakukan sekelompok kecil warga di Pekanbaru dan Surabaya terhadap aktivis gerakan #2019GantiPresiden, Neno Warisman dan Ahmad Dhani, mencederai demokrasi di Indonesia. Padahal, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan merupakan inti dari demokrasi, dan dilindungi oleh konstitusi kita.
Hal tersebut disampaikan pengamat politik dari Manilka, Herzaky M. Putra keterangan persnya, Selasa (28/8).
BACA JUGA: #2019GantiPresiden Dihalangi, Neno dan Dhani Mengadu ke DPR
Mengutip komisioner Bawaslu, Rachmat Bagja, Herzaky melanjutkan, gerakan #2019GantiPresiden merupakan kebebasan berekspresi dan diperbolehkan selama menggunakan cara-cara konstitusional. Ini juga bukan pelanggaran kampanye.
“Jika ada pihak-pihak yang merasa berbeda pendapat, silakan menggunakan saluran yang sama. Silakan melakukan deklarasi, membuat tagar, publikasi di media sosial maupun cara-cara lain yang sah,” kata Herzaky.
BACA JUGA: Bamsoet Tak Mau Polisi Disalahkan soal #2019GantiPresiden
Pada waktu bersamaan, misalnya, di Bandung ada deklarasi dukungan Jokowi-Ma’ruf Amin oleh Cakra 19, dan di Jombang ada deklarasi dukungan terhadap Jokowi oleh Projo Jombang. Tidak ada kelompok masyarakat yang tidak mendukung Jokowi melakukan persekusi terhadap kelompok yang mendukung Jokowi di lokasi kejadian.
“Seharusnya hal sama dilakukan oleh pendukung Jokowi terhadap gerakan #2019GantiPresiden di Pekanbaru dan Surabaya minggu lalu,” katanya.
BACA JUGA: Yakinlah, Gerakan #2019GantiPresiden Tak Salahi Konstitusi
Menurutnya, Presiden Jokowi harus segera mengambil langkah tegas terhadap situasi ini. Jangan sampai Jokowi yang dikenal sebagai sosok yang dekat dengan rakyat dan sering mencitrakan diri sebagai pemimpin demokratis, dianggap mendukung secara tidak langsung dengan melakukan pembiaran terhadap tindakan persekusi ini.
Istilahnya, by omission, lanjut Herzaky. Publik bakal menangkap pesan yang keliru nantinya, mengira Jokowi ternyata anti kritik. Apalagi sentimen terhadap Presiden Jokowi saat ini sedang positif sebenarnya.
Perlu ada arahan tegas dan jelas terhadap aparat yang berwenang agar melindungi hak warga negara untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat, dan tidak berpihak ke kelompok warga tertentu saja. Apalagi Polri saat ini juga sedang berbenah dan semakin dikenal dengan citranya yang dekat dengan masyarakat dan institusi yang semakin humanis.
Herzaky juga mengimbau, institusi yang tidak relevan terhadap pengamanan kegiatan sehari-hari masyarakat untuk tidak mencampuri wewenang Polri. Hal tersebut sangat penting agar iklim demokrasi kita bisa tetap kondusif.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anak Buah HT Khawatirkan Bahaya di Balik #2019GantiPresiden
Redaktur & Reporter : Friederich