JAKARTA (RP) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta memberikan mandat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengaudit dan menggeladah Pertamina serta Departemen ESDM sebagai lembaga yang mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar secara terus menerus dari sektor minyak dan gas (Migas).
Demikian antara lain disampaikan oleh mantan Hakim Agung Bismar Siregar dan Ketua Umum Forum Studi Aksi Demokrasi (Fosad) Faisal Riza Rahmat secara terpisah di Jakarta, Kamis (28/8) menanggapi keterangan pihak pertamina yang mengatakan, setiap tahun Pertamina rugi Rp37 triliun dan setiap bulan harga bahan bakar gas (BBG) akan terus naik serta perlu dievaluasi.
Bismar Siregar mengatakan, negara dan keuangannya harus diselamatkan untuk menghindari anarkis penghakiman rakyat (people power) yang sedang dipersiapkan sejumlah LSM dan ormas berpengaruh di negeri ini, sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada kepemerintah dan aparat hukum yang tidak mampu memberantas korupsi tanpa pandang bulu.
Bismar juga menegaskan bahwa Presiden bukan hanya bertugas sebagai pemimpin, tapi juga harus mempertanggungjawabkan semua kebijakannya, baik yang salah maupun yang benar kepada rakyat dan terutama kepada AllahKarena itu, Presiden harus berani memecat semua aparat yang tidak amanah dan dengan sengaja mencari keuntungan di luar prosedur yang benar menurut hukum
BACA JUGA: Harga Gas Epiji Naik, DPR Naik Pitam
“Ketegasan presiden itu penting sebagai socktherapy bagi aparat pemerintah yang sedang menjabat saat ini dan yang akan bertungas pada masa datangPeople power
Sementara Ketua Umum Forum Studi Aksi Demokrasi (Fosad) Faisal Riza Rahmat menegaskan, secara politis maupun matematika, Susilo Bambang Yudhoyono masih memiliki kesempatan kedua kalinya menjadi Presiden, karena itu dia harus bisa mengambil tindakan tegas kepada para pembantunya yang korup dan yang tidak setia kepada kebijakan yang dia ambil.
Faisal mengatakan, jika Presiden tidak bisa membendung penyalahgunaan wewenang di pemerintahan, terutama di sektor migas, maka rakyat akan bergerak hingga terjadi aksi people power
BACA JUGA: Caleg PPP Ajukan Petisi
“Fosad bersama LSM dan Ormas berpengaruh akan memfasilitasi aksi peopl power sebagai mosi tidak percaya kepada pemerntah,” tegas Faisal yang juga pendiri FKPPI itu.Secara tegas dia tidak mau menyebutkan LSM dan Ormas mana saja yang akan ikut bergabung dengan Fosad dalam aksi tersebut
BACA JUGA: Indonesia Surga BBN
Kalau saya sebutkan sekarang, itu namanya strategi yang salah‘Musuh’ akan pasang kuda-kuda sebelum LSM dan Ormas tersebut bergerak,” tutur dia.Yang penting tegas Ketua Dewan Penasihat Ormas Pemuda Panca Marga (PPM) itu, ini merupakan warning kepada siapa saja yang berkuasa di negara ini dan kepada siapa saja yang menjabat di di pemerintahan“Kekuaan rakyat adalah kekuatan TuhanTidak ada seorangpun yang dapat membendung kekuatan ituBanyak sudah kita lihat negara yang runtuh akibat people power, sebut saja Thailand misalnya dan atau Presiden Soeharto yang begitu kuat dan yang mampu menyejahterakan akyatnya, toh jatuh juga dari tangan rakyatnya sendiri,” ucap dia.
Karena itu lanjut dia, menjelang dan sesudah bulan suci Ramadhan ini, Presiden atas nama pemerintah dan atas nama bangsa Indonesia harus minta maaf kepada rakyat atas segala kekurangan selama kepemimpinnnya“Cara minta maaf itu, bukan lagi dengan open house di Istana Negara ataupun di rumah kediaman, tetapi presiden yang mengunjungi rakyat,” pintanya.
Menurut Faisal, situasi politik panas dan gerakan anarkis akan sangat mudah tersulut dalam waktu menjelang Pemilu dan Piplpres 2009“Aksi tersebut bisa datang dari komponen masyarakat yang tidak puas, masyarakat yang kecewa dan masyarakat yang sakit hati terhadap pemerintahan ini,” ujar Faisal.
Pemerintah, khususnya Presiden juga diminta untuk mengendalikan pasarJangan sampai aspek pasar menjadi komiditi politik bagi pihak-pihak tertentu untuk menggagalkan Pemilu dan PilpresGejala ini sudah terlihat dengan meroketnya harga-harga bahan pokok, menghilangnya minyak tanah dan gas serta semakin lemahnya daya beli masyatrakat.
“Saya minta memasuki bulan suci ramadhan, bulan baik yang penuh berkah ini dapat menjadi langkah pasti bagi pemerintah yang ‘zalim’ (bukan dalam bentuk fisik tetapi dalam bentuk sistem dan kebijakan, red), untuk memperbaiki keadaan yang sudah semakin parah dan untuk meluruskan negara yang salah urus,” tegas Faisal yang juga pengusaha itu.
Strategi Pemerintahan
Dia menjelaskan, kecenderungan peningkatan Golput yang melebihi 50 persen hingga mencapai 60 persen dalam Pemilu 2009 nani, suatu pertanda unlegitimatte pemerintahan mendatangKekuatan Golput yang sebesar itu bisa menjadi gerakan pembentukan pemerntahan sendiri, dengan memilih kalangan indpenden menjadi presidennya“Kalau itu terjadi maka pemerintahan akan berada dalam
posisi lemahIni yang perlu diperhatikan oleh pemerintah saat ini dan mendatang, termasuk juga oleh partai-parta politik yang tidak bertangungjawab kepada rakyat,” tegas Faisal.
Untuk membuktikan prediksi tersebut, lanjut Faisal yang kini bergerak dalam dunia pendidikan itu, dia membuka pintu bagi seluruh komponen rakyat, terutama pemerintah untuk berdialog dan merumuskan strategi pemerintahan mendatang, agar bangsa ini tidak salah urus lagi dan agar ke depan bangsa ini menjadi negara maju yang didukung penuh oleh rakyatnya“Saya tidak memiliki kepentingan apa-apa dalam hal kekuasaanTetapi sebagai rakyat yang baik dan bangsa yang cinta kepada rakyat dan tanah air ini, saya memiliki kepedulianKarena itu setiap mau tidur saya bersyahadat dan berkata, ‘Allah, jika engkau membutuhkan saya panjangkan umur sayaTetapi jika saya tidak berguna, saya ikhlas diambil di saat sedang tidur,” aku Faisal.(eyd)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Riaupulp Jual Listrik ke PLN
Redaktur : Tim Redaksi