JAKARTA--Dalam dua bulan terakhir, Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat sibuk melayani kedatangan para anggota DPRD kabupaten/kotaTujuannya tak lain menanyakan tentang kejelasan nasib tenaga honorer kategori satu yang sudah diverifikasi dan validasi, serta kategori dua
BACA JUGA: Polri Janji Ungkap Kasus Orang Hilang
Hal ini diakui Kabag Humas BKN Tumpak Hutabarat yang dihubungi JPNN, Rabu (20/4)."Memang iya, DPRD kabupaten/kota jadi rajin ke BKN
BACA JUGA: Polisi Tantang Antasari Tempuh Jalur Hukum
Ada kekhawatiran kalau tidak jadi diangkat karena PP-nya kan belum ada," terangnya.Dia mencontohkan, hari ini (Rabu, 20/4) harus menerima dua delegasi dari Komisi A DPRD Kota Payakumbuh dan DPRD Kabupaten Brebes
BACA JUGA: Istri Antasari Merasa Senasib dengan Keluarga Nasrudin
"Masalah honorer memang tidak pernah habis-habisnyaKedatangan legislator dari berbagai kabupaten/kota sama semua misinyaSaya jelaskan pengumuman hasil verifikasi dan validasi tenaga honorer kategori satu dan dua dilakukan setelah PP yang baru tentang Tenaga Honorer diterbitkan," urainya.Hal ini dimaksudkan agar PP ini menjadi payung hukum dalam menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNSSelain itu, dalam penyelesaian pengangkatan tenaga honorer dilakukan secara tuntas dan komprehensif.
"Karena itu, kami minta para tenaga honorer bersabar menunggu terbitnya PP yang baru tentang tenaga honorerSelain itu, kami minta para tenaga honorer berhati-hati dan mewaspadai berbagai usaha penipuan mengatasnamakan BKN," imbaunya.
Dengan kedatangan para legislator ini, Tumpak berharap dapat membantu mensosialisasikan informasi tentang tenaga honorer secara lengkap dan akurat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
"Saya selalu meminta agar DPRD membantu menginformasikan ke tenaga honorer agar jangan sampai tertipu dengan rayuan oknum yang mengaku dari BKN untuk mempercepat proses pengangkatanPengumuman akan dilakukan setelah ada PP dan hasil akhirnya akan diumumkan secara nasional," tandasnya(esy/cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Evaluasi Reformasi Birokrasi tak Diikuti Sanksi
Redaktur : Tim Redaksi