jpnn.com - "SJAICHU adalah salah satu di antara orang sipil yang sangat berjasa terhadap Orde Baru," ungkap Alamsjah Ratu Perwiranegara, pembantu Presiden Soeharto.
Wenri Wanhar - Jawa Pos National Network
BACA JUGA: Bang Ara Ajak Kalangan Muda Sumut Ukir Sejarah Positif
Ketua DPRGR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) Achmad Sjaichu bertemu empat mata dengan Soeharto, pejabat presiden (belum presiden penuh) hasil Sidang MPRS IV, 1967.
Soeharto meminta segera diadakan penyegaran DPRGR. Sjaichu menyanggupi dengan syarat hal itu tidak merugikan partai-partai.
BACA JUGA: Siapa Pimpinan DPR Waktu Presiden Soekarno Dilengserkan?
"Jawaban Soeharto memuaskan," kenang Sjaichu, termuat dalam buku Kembali ke Pesantren--Kenangan 70 Tahun K.H. Achmad Sjaichu.
Sebagai pimpinan puncak di DPRGR, Sjaichu memang sangat menentukan garis kebijaksanaan politik nasional.
BACA JUGA: Masjid Istiqlal dan Menara Bung Karno yang Tingginya Dua Kali Monas
Pertemuan tersebut berlangsung pekan pertama Februari 1968, di rumah Soeharto, Jl. Cendana, Menteng, Jakarta Pusat.
***
28 Februari 1968. DPRGR bersidang di kantornya, di Lapangan Banteng (kemudian jadi Departemen Keuangan).
Di penghujung sidang, Sjaichu sebagai Ketua DPRGR mengetok palu pertanda disetujuinya Resolusi DPRGR.
Isinya, antara lain mendesak Jenderal Soeharto, selaku pejabat presiden sesuai Ketetapan MPRS IX/1966, segera mengadakan penyegaran terhadap keanggotaan MPRS serta lembaga-lembaga negara lainnya.
Lalu, mendesak agar pimpinan dan badan pekerja MPRS segera menyelenggarakan Sidang Umum MPRS V, selambat-lambatnya 20 Maret 1968 dengan ketentuan, bisa menetapkan Pola Dasar Pembangunan Nasional Lima Tahun berdasarkan pembahasan rancangan yang diajukan pemerintah.
Kemudian, mengangkat Soeharto menjadi Presiden RI serta menetapkan waktu penyelenggaraan Pemilu tahun 1968.
Maka, dengan ini, Soeharto pun mendapatkan legitimasi penuh sebagai pemimpin Orde Baru.
Sjaichu berperan sangat besar dalam membela rencana Soeharto.
"Sjaichu adalah salah satu di antara orang sipil yang sangat berjasa terhadap Orde Baru," ungkap Alamsjah Ratu Perwiranegara, pembantu Presiden Soeharto.
Alamsjah tahu betul proses naiknya Soeharto menjadi Presiden Indonesia, sebab, "saya Asisten Menteri Panglima AD, ketika peristiwa G 30 S PKI meletus," akunya.
Sjaichu begitu mempercayai Soeharto.
Itu karena, "sikap politiknya yang sejak awal menentang Orde Lama, dan baik sangkanya kepada Orde Baru," tulis buku biografi Sjaichu terbitan 1991 yang ditulis oleh Gus Dur dan kawan-kawan.
Sjaichu membayangkan Pemilu nanti akan dilaksanakan secara fair, sebagaimana Pemilu 1955.
Sesuai kesepakatan, Pemilu 1968 akan segera digelar. NU merasa di atas angin. Sebab, memasuki Orde Baru praktis memang tak ada partai yang sesolid NU.
Dari empat besar partai pemenang Pemilu 1955, hanya NU yang tetap terkonsolidasi dengan baik. Masyumi, sudah dibubarkan saat memasuki Demokrasi Terpimpin (1960). Begitu juga dengan PKI dan PNI yang porak-poranda menyusul G30S 1965.
Namun, apa yang terjadi…
Sebagai pejabat presiden, Soeharto melakukan refreshing DPRGR serta MPRS secara besar-besaran. Alhasil, Fraksi Golongan Karya membludak. Baik di DPRGR maupun di MPRS.
Sjaichu mulai kecewa. "Kekecewaan berikutnya, terjadi ketika Mendagri Amir Machmud mengeluarkan peraturan mengenai DPRD Tingkat I dan II yang hakekatnya makin menguntungkan Golkar di daerah," tulis Gus Dur dan kawan-kawan.
Apalagi, Pemilu 1968 tak berjalan mulus seperti yang diharapkan NU.
"Dalam penentuan jadwal Pemilu umpamanya, pemerintah menghendaki agar ditunda sampai 1973. Wajar, sebab pemerintah memang belum sempurna betul dalam melaksanakan konsolidasi politik guna "perataan jalan" menuju kemenangan Golkar," tulis buku itu.
Sjaichu pun langsung mengemukakan kekecewaannya kepada Soeharto.
"Ceritanya, ada acara audiensi antara pimpinan DPRGR dan Presiden Soeharto. Di sinilah. kesempatan ia berbicara sekaligus mengungkap kembali hasil pertemuan empat mata antara ia dan Presiden sebelum adanya penyegeran DPRGR."
Tapi, apa yang terjadi kemudian? "Pak Harto marah, ia bilang bukan cuma kiai saja yang tahu haram. Saya juga tahu haram," kata Sjaichu.
"Itulah pertemuan terakhir Sjaichu dengan Presiden Soeharto," sebagaimana dicuplik dari buku tersebut.
Dituliskan juga bahwa, "sejak itulah NU mulai sadar, apa sebenarnya yang akan terjadi. Tapi, semuanya telah terlambat. Sebab proses politik Orde Baru sudah berjalan lancar."
Pemilu pertama di musim Orde Baru akhirnya digelar. Bukan pada 1968--sebagaimana kesepakatan awal--bukan juga pada 1973 sebagaimana yang diinginkan kubu Soeharto. Tapi, 1971.
Pada Pemilu 1971, NU menempati posisi runner up di bawah Golkar. Menurut cerita di buku itu, saat kampanye NU banyak diintimidasi.
Bila dibanding Pemilu 1955, NU naik dari peringkat 3 ke peringkat 2. Dan 45 kursi saat pemilu 1955 menjadi 50 kursi lebih saat pemilu 1971.
Dua tahun kemudian, persisnya 1973, pemerintah Soeharto mengeluarkan kebijakan fusi partai. NU lebur ke dalam PPP.
"…banyak kalangan NU yang mempunyai lembaga pendidikan menurunkan papan nama NU. Padahal, sebelumnya mereka dengan penuh kebangaan memasang papan nama NU tadi."
Sementara waktu, politik NU pun kandas.
Sjaichu menyesali perbuatannya?
Meski tak memenuhi harapan, "semua yang kita lakukan saat itu, tak lain karena kita ingin suasana yang lebih baik," kata Sjaichu.
Pada 1970-an akhir, Sjaichu keluar dari Nahdlatul Ulama (NU). "Keluarnya saya dari NU jangan dipahami macam-macam. Tapi keluar dari NU dalam pengertian lafdhan," ujarnya. --bersambung (wow/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... NU: Sistem Khilafah Hukumnya Haram di Indonesia
Redaktur & Reporter : Wenri