Pertemuan G-20 Tak Membawa Perubahan

JAKARTA - Pertemuan kepala negara-negara anggota G20 yang baru saja berakhir terbukti tidak menghasilkan perubahan mendasar terhadap tata ekonomi duniaBahkan, rekomendasi cenderung untuk mengokohkan sistem kapitalisme pasar bebas dan memperkuat peran IMF, Bank Dunia, dan WTO dalam menangani krisis global.

"Rekomendasi tersebut bertentangan dengan desakan masyarakat dunia untuk merombak total atau bahkan membubarkan Institusi Bretton Wood," tegas Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU), Dani Setiawan, Rabu (18/11), menyikapi hasil pertemuan G-20

BACA JUGA: TNI Bangun Pengamanan di Pulau Nipah

Dijelaskan Dani, IMF dan Bank Dunia terbukti berkali-kali gagal dalam menjalankan mandatnya untuk menjaga stabilitas keuangan global dan memperburuk krisis lewat resep generik Structural adjustment program di Negara-negara Asia, Afrika dan Amerika LatinAlih-alih bertanggung jawab terhadap kegagalannya tersebut, Lembaga ini selalu mengambil untung dari krisis yang terjadi, lewat penyaluran utang baru.

“Komitmen G20 untuk mendukung program pinjaman jangka pendek IMF melalui fasilitas likuiditas dan dukungan program dari IMF hanya akan memperpuruk negara Selatan termasuk Indonesia dalam jerat
utang baru," tegas Dani.

Dia juga menyatakan bahwa rekomendasi ini bertentangan dengan semangat untuk merombak total lembaga Bretton Wood

BACA JUGA: Mendagri Dukung Tuntutan Kepala Desa

Institusi Bretton Wood seperti IMF dan Bank Dunia terbukti gagal dan sudah seharusnya dibubarkanKhusus bagi Indonesia, lanjutnya, penegasan terhadap sistem kapitalisme pasar bebas oleh Negara G20 secara prinsip bertentangan dengan prinsip Demokrasi Ekonomi yang dianut dalam konstitusi Undang Undang Dasar 1945

BACA JUGA: MA Perberat Hukuman Walkot Makassar

"Jika tidak hati-hati, keikutsertaan Indonesia dalam kesepakatan tersebut justeru merupakan bentuk pengingkaran terhadap konstitusi."
 
Terkait usulan pemerintah tentang Global Expenditure Support Fund yang disepakati menjadi rekomendasi G20, serta upaya pemerintah menangani dampak krisis dengan mencari utang baru dari Bank Dunia, JBIC dan kreditor bilateral lain, Koalisi Anti Utang menentang upaya penambahan utang baru dan mendesak pemerintahan SBY-JK untuk menegosiasikan penghapusan utang.

Strategi pengelolaan utang pemerintah saat ini dengan melakukan reprofiling, debt swap, dan buyback tidak cukup signifikan untuk menyelesaikan masalah utang IndonesiaApalagi dalam situasi pasar saat ini, melakukan restrukturisasi melalui mekanisme pasar akan membutuhkan biaya besar, ujarnya.

“Desakan untuk melakukan penghapusan utang luar negeri melalui negosiasi dengan pihak kreditor yang telah lama disuarakan kini semakin relevan, terutama dalam situasi seperti saat iniMelihat besarnya pinjaman luar negeri yang jatuh tempo sebesar
US$6.485,07 juta (Depkeu, September 2008), kondisi cadangan devisa yang terus tergerus untuk menjaga nilai tukar rupiah bisa menjadikan dampak krisis menjadi lebih besar bagi Indonesia.” Ungkap Dani(Fas/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Daya Serap Anggaran Provinsi Rendah