jpnn.com - JAKARTA - Calon presiden (Capres) nomor urut 1, Prabowo Subianto bakal menemui masalah baru. Hal itu berkaitan dengan protes yang dilayangkan buruh perusahaan PT. Kiani Kertas di Berau, Kalimantan Timur, yang menuntut pelunasan pembayaran gaji.
Awalnya, lebih dari 1.000 karyawan perusahaan kertas yang disebut-sebut terbesar di Asia Tenggara itu akan menggelar aksi unjuk rasa ke kantor Pemkab Berau.
BACA JUGA: KPU Siapkan Rp 3,9 Triliun untuk Pilpres Putaran Kedua
Mereka meminta aparat pemerintahan menindak perusahaan yang dimiliki calon presiden Prabowo Subianto itu untuk membayar utang gaji selama lima.
Hanya saja, menurut Ketua DPC SBSI Kabupaten Berau, Suyadi, aksi unjuk rasa dibatalkan karena pihak perusahaan kembali melontarkan janji untuk membayar tunggakan gaji.
BACA JUGA: Kubu Jokowi-JK Anggap Ruhut Punya Masa di Sumut
"Kita batalkan dulu aksi karena perusahaan janji gaji akan dibayar sebagian. Memang berulang kali seperti itu, ketika kita aksi, maka akan dibayar sebulan," kata Suyadi saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (24/6).
Suyadi mengungkapkan, aksi unjuk rasa itu kencang terdengar karena buruh tidak mendapat kepastian manajemen. Buruh juga tidak mendapat link untuk bertemu dengan pejabat perusahaan.
BACA JUGA: Menhan: Leopard Bisa Lewat Jalan Biasa
Buruh menjadi sangat resah karena tunggakan gaji tersebut sudah berlangsung sejak Agustus. Buruh tidak menerima gaji selama lima bulan dengan rasio gaji terendah sebesar Rp 5 juta per bulan.
"Dan kepada kami disampaikan selama ini bahwa ini karena kondisi keuangan perusahaan yang dipicu perusahaan tak ada kegiatan. Memang per bulan Agustus tahun lalu sudah tak ada kegiatan pabrik," jelas Suyadi.
Suyadi menambahkan, krisis di PT Kiani Kertas disebabkan pengkondisian agar perusahaan tersebut tak beroperasi. Sementara karyawan mengetahui bahwa mesin masih berfungsi dan bahan baku berupa ribuan hektar kayu gamalina dan akasia untuk bahan kertas sudah siap dipanen.
Ia juga mengungkapkan, bukan hanya karyawan yang dirugikan oleh kebijakan tersebut. Warga Berai yang sudah terlanjut menanami lahan dengan kedua pohon tersebut juga terkena dampaknya.
Awalnya, warga diminta untuk menanami lahannya dengan [ohon akasia dan gamalina. Kata dia, perusahaan ini sangat bermanfaat saat belum dikelola oleh Prabowo.
"Setelah dipegang pemilik sekarang, justru jadi krisis. Sering macet dan sering perusahaan tak jalan," imbuhnya.
Suyadi menyatakan pihaknya sempat mengajukan proses pailit ke kantor kejaksaan setempat agar perusahaan bisa dioperasikan pemilih baru.
"Tapi dia (pihak Prabowo) tak mau mempailitkan karena perusahaannya memang sebenarnya tak merugi. Informasi yang kami terima, perusahaan banyak utang sebesar Rp 7 triliun. Setelah diaudit, nilai usaha itu Rp 3,5 triliun," bebernya.
"Ada beberapa investor mau beli, tapi perusahaan tak berkenan. Ada yang mau beli Rp 5 triliun, tapi kan masih kurang untuk membayari utang. Mungkin itu alasan masih dipertahankan," ungkapnya.
Tudingan tak membayar upah buruh di perusahaan yang dulu bernama Kiani Kertas itu bukan kali ini saja. Sebelumnya, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar juga mengungkapkan bahwa Kertas Nusantara tak membayar upah buruh.
Namun hal ini sudah dibantah Direktur Utama PT Kertas Nusantara Winson Pola. Kata dia, masalah pembayaran upah kepada buruh sudah diselesaikan dengan baik antara manajemen perusahaan dengan serikat pekerja PTKN.
"Isu keterlambatan pembayaran gaji karyawan akibat masalah operasional perusahaan adalah lagu lama," kata Winson dalam keterangan yang diterima media, Jumat (30/5).
Wilson pun balik menuding. Kata dia, di balik mencuatnya masalah yang pernah dihadapi oleh perusahaannya sengaja diungkit kembali karena Prabowo maju sebagai calon presiden (capres). (abu/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemnakertrans Bentuk Satgas Pencegahan TKI Non Prosedural
Redaktur : Tim Redaksi