jpnn.com, JAKARTA - Sepuluh perwakilan pemerintah daerah (pemda) dari 123 kabupaten/kota menyerukan "Deklarasi Keberlanjutan Penanganan Kumuh” sebagai simbol komitmen penanganan kumuh secara berkelanjutan.
Deklarasi itu dibacakan pada kegiatan Workshop Nasional Semangat Merangkai Aksi (Semarak) Keberlanjutan Penanganan Kumuh.
BACA JUGA: Pakar Maritim Optimistis Tersus LNG Sidakarya Akan Hilangkan Kantong-Kantong Kumuh
Pada deklarasi itu disampaikan soal Perda Kumuh dan SK Kumuh sebagai landasan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh.
Kemudian mengintegrasikan dokumen perencanaan tingkat kabupaten/kota dan masyarakat ke dalam sistem perencanaan pembangunan di daerah.
BACA JUGA: Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Benahi Kawasan Kumuh yang Dekat Istana Negara
Memperkuat tugas dan fungsi Pokja PKP dan forum PKP kabupaten/kota dalam menggerakkan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.
Memperkuat peran, fungsi BKM/LKM dan KPP oleh OPD terkait. Melakukan pemutakhiran data baseline kumuh di seluruh kabupaten/kota sehingga diperoleh data yang lengkap, terkini, valid dan berkelanjutan untuk perencanaan dan penanganan kumuh ke depan.
BACA JUGA: Daerah Kumuh Terakhir di Ibu Kota Terbakar, Presiden Turun Tangan
Penanganan perumahan dan permukiman kumuh dilakukan secara komprehensif dan tuntas melalui pola peremajaan dan pemukiman kembali. Pemerintah kabupaten/kota secara rutin mengalokasikan anggaran APBD dan mendorong kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan untuk kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.
Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis Geographic Information System (GIS) di tingkat kabupaten/kota untuk perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi pencegahan dan peningkatan kulitas permukiman kumuh.
Memastikan pemanfaatan dan pemeliharaan semua aset infrastruktur terbangun. Dengan terbatasnya ketersediaan lahan di perkotaan upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh dilakukan melalui KT/KTV.
Pada workshop tersebut diserahkan juga Kotaku Award bagi 21 pihak yang dinilai terbaik. Kotaku Award dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kategori pelaku terbaik, kelembagaan terbaik, dan pelaksanaan kegiatan terbaik.
Untuk kategori pelaku terbaik, terpilih Koordinator Kota (Korkot) Kotaku Kota Langsa, Aceh, Korkot Kotaku Kota Surakarta, Jawa Tengah, Senior Fasilitator Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Senior Fasilitator Kota Malang, Jawa Timur.
Sementara itu, untuk kategori pelaksana kegiatan terbaik adalah Pelaksana DFAT terbaik Kelurahan Kebonsari, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dan Kelurahan Jambula, Kota Ternate, Maluku Utara.
Lalu Pelaksana ILBK terbaik Kelurahan Pringsewu Utara, Kabupaten Pringsewu, Lampung; Pelaksana Skala Kawasan Terbaik Kawasan Semanggi, Kota Surakarta Jawa Tengah, Kawasan Pesisir Timur Segmen Heritage Kabupaten Gresik Jawa Timur, Kawasan Ketapang Mauk Kabupaten Tangerang Banten, Kawasan Krueng Langsa Kota Langsa Aceh.
Selanjutnya Pelaksana Skala Lingkungan Terbaik Kelurahan Dalam Bugis Kota Pontianak Kalimantan Barat dan Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta DI Yogyakarta.
Pada kesempatan tersebut, Kepala PMU NSUP-Kotaku Herman Tobo menyampaikan apresiasi kepada pemda dan para kepala daerah, yang selama ini berpartisipasi dalam mengurangi permukiman kumuh di Indonesia.
Dia mengingatkan bahwa tugas bersama menuntaskan kumuh belum berakhir. Dia berharap deklarasi yang disampaikan melalui kegiatan ini menjadi bagian dari keberlanjutan penanganan kumuh ke depannya.
“Kami masih ada. Kami masih hadir. Artinya, bahwa jika kalian membutuhkan dukungan dari Kementerian PUPR, dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, kami siap untuk mem-backup atau mendukung,” ujar Herman Tobo kepada para perwakilan kepala daerah.
Dia menyebut pertemuan ini bukanlah yang terakhir, melainkan masih ada kesempatan-kesempatan yang lain.
“Silakan undang kami untuk ke tempat bapak ibu masing-masing. Kami siap untuk mendampingi dan melayani,” katanya.
Acara Workshop Nasional Semarak Keberlanjutan Penanganan Kumuh itu turut dihadiri Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti.
Dia memberikan apresiasi atas komitmen yang diikrarkan oleh para perwakilan pemda ini.
"Melalui komitmen pemda, saya berharap benar-benar terwujud 0 persen kumuh dan 100 persen permukiman layak huni di Indonesia pada 2045," ujar dia. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Di Forum Internasional, Bupati Zaki Buka-bukaan soal Pengelolaan Kawasan Kumuh di Pesisir TangerangÂ
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan