jpnn.com - JAKARTA – Peneliti Indonesia For Global Justice (IGJ) Salamudin Daeng menegaskan, langkah pertama untuk menjalankan komitmen Trisakti tercermin dari kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
“Kabinet yang dari sisi visi, misi dan orang orangnya berbeda sama sekali dengan apa yang disaksikan publik dalam kabinet SBY Boediono," kata dia kepada wartawan, Rabu (22/10).
BACA JUGA: Syahrul Sebut Ada Tahanan KPK Simpan Handphone di Rutan Guntur
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo saat pengucapan sumpah janji pada Sidang Paripurna MPR, Senin 20 Oktober menegaskan komitmennya untuk menjalankan Trisakti Bung Karno, yakni berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkrpribadian dalam kebudayaan.
Salamudin menegaskan, kabinet Jokowi-JK harus berisi orang-orang yang secara tegas prorakyat dan menunjukkan sikap kritis, antidominasi asing, serta membangun negara yang berdikari.
BACA JUGA: Pengumuman Kabinet Berpotensi Molor
"Ringkasnya orang seperti Rini Soemarno memiliki rekam jejak buruk dan lebih mementingkan pasar neoliberalisme daripada ekonomi kerakyatan. Publik mengetahui persis track record orang ini yang berperan dalam penghancuran industri nasional dan memberi kontribusi besar terhadap dominasi perusahaan otomotif asing di Indonesia," jelasnya.
Dia menjelaskan, kabinet Jokowi tidak semata-mata harus bebas dari korupsi, namun multak harus berisikan orang-orang yang memiliki komitmen yang besar untuk menjalankan agenda kerakyatan dan melepaskan dirinya sama sekali dari rezim neoliberal dan tekanan rezim internasional.
BACA JUGA: Perubahan Nomenklatur Kabinet Harus Persetujuan DPR
"Pejabat menteri yang korup tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan seorang menteri yang memiliki keyakinan neoliberal. Seorang koruptor hanya mencuri anggaran negara. Tapi seorang neoliberal menjual negara kepada asing secara gelondongan," paparnya.
Menurutnya, jika seorang koruptor selalu diusulkan dihukum berat, maka seorang yang neoliberal yang terbukti berbakti, menggadaikan kedaulatan negara dan konstitusinya pada modal asing, pantas dihukum mati sebagai pengkhianat bangsa.
Sebelumnya, terkait dengan kandidat menteri Jokowi-JK yang terindikasi korupsi, Juru Bicara KPK Johan Budi menyatakan pihaknya telah memberikan tanda merah, kuning, dan merah jambu, kepada calon pembantu presiden yang telah disetorkan oleh Jokowi itu.
Namun, Johan mengklaim pemberian warna kepada sejumlah calon menteri itu berdasrkan data yang telah dipunyai KPK terhadap para calon menteri itu.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pilih Menteri Bermasalah, KPK Sebut Pemerintahan Jokowi Tidak Bersih
Redaktur : Tim Redaksi