jpnn.com - JAKARTA - Bupati Kutai Kertanegara (Kukar), Kalimantan Timur, Rita Widyasari punya harapan khusus bagi presiden baru periode 2014-2019. Bupati berparas cantik ini berharap Jokowi-JK lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil devisa terbesar bagi Indonesia, seperti Kabupaten Kutai Kertanegara.
Selama ini kata Rita, banyak ketidakadilan yang diterima oleh pemerintah daerah penghasil migas dan batubara terbesar dalam hal Dana Bagi Hasil (DBH).
BACA JUGA: Hakim Sebut OB Terdakwa Korupsi Korban Ulah Putra Syareif Hasan
"Luas Kutai Kertanegara itu berpuluh kali luas kota Jakarta atau Solo. Dari daerah kami, negara mendapatkan pemasukan hingga Rp 132 triliun. Namun kembali untuk daerah hanya sekitar Rp 3,2 triliun. DBH yang kami terima mungkin terlihat banyak. Tapi, daerah kami selama ini tertinggal dan butuh banyak anggaran untuk mengejar ketertinggalan itu," ucap Rita dalam diskusi Forum Pemred Jawa Pos Group di JCC, Jakarta, Selasa (26/8) malam.
Rita lantas mencontohkan, di daerahnya masih minim fasilitas publik seperti jalan, jembatan, sekolah bahkan rumah sakit. Inilah yang pelan-pelan coba dibangun Kutai Kertanegara dari APBD yang jumlahnya sedikit.
BACA JUGA: Golkar Khawatir SBY Naikkan Harga BBM demi Kompensasi dari Jokowi
"Kami selalu disebut kaya. Tapi yang harus dibangun di Kutai Kertanegara itu sangat banyak sekali. Baru di masa pemerintahan saya ada rumah sakit di daerah kami. Kalau dulu, banyak sekali Ibu-ibu meninggal saat akan melahirkan karena kelamaan di perjalanan. Masih banyak pemukiman kumuh, jalan rusak, pendidikan yang tak memadai dan banyak hal lainnya," bebernya.
Selama ini kata Rita, ia sudah mengirimkan banyak surat kepada pihak-pihak terkait, seperti Menteri Keuangan dan DPR. Salah satunya meminta agar penghitungan lifting minyak yang menjadi dasar menghitung DBH dilakukan lebih transparan. Namun hal itu tak kunjung menjadi kenyataan.
BACA JUGA: Sabtu, Simulasi CAT CPNS digelar di Mal Casablanca
"Saya kadang pernah merenung, andai setahun saja hasil eksploitasi bumi Kukar tidak disetor ke negara, setahun saja semua itu untuk Kukar, mungkin kami bisa membangun banyak hal untuk kepentingan rakyat kami. Sudah selayaknya daerah penghasil disejahterakan dulu, agar kami tidak terlihat seperti orang kaya dengan pakaian sobek di sana sini. Lebih bagus disebut miskin sekalian daripada kaya tapi tak bisa menikmati kekayaan," kisah Bupati yang pernah menyumbang setengah miliar dari uang pribadinya untuk Palestina ini
Karenanya, wanita berumur 40 tahun ini berharap, pemerintahan Jokowi-JK dapat berlaku lebih adil bagi daerah-daerah penghasil. Sudah selayaknya daerah penghasil mendapatkan lebih, karena hasil bumi mereka selama ini dieksploitasi untuk kepentingan negara dan dibagi-bagikan pada banyak daerah lainnya.
"Kami berharap pada pemerintahan Jokowi-JK, memberi keadilan dengan menaikan DBH bagi daerah penghasil. Karena banyak sekali ketertinggalan yang harus kami kejar. Selama ini Kutai Kertanegara banyak berharap dari DBH. Kami ibarat orang kaya yang bisa bangkrut kapan saja. Untuk itu kami minta diperlakukan lebih adil oleh pemerintah pusat," harap Rita. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tegaskan Pertemuan Bali Bukan Cara SBY Recoki Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi