jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) ad interim Mahfud MD menjadi saksi penandatanganan nota kesepahaman percepatan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Tercatat, sebanyak 17 pimpinan kementerian, lembaga, BUMN, dan badan hukum publik menandatangani nota kesepahaman percepatan penyelenggaraan mal pelayanan publik (MPP) di Jakarta, Selasa (28/6)
BACA JUGA: Tingkatkan Pelayanan, Bea Cukai Hadir di Mal Pelayanan Publik Banyuwangi
Wapres menegaskan percepatan kehadiran MPP bisa memperbaiki kualitas pelayanan publik dan meningkatkan investasi.
"Saya minta penandatanganan nota kesepahaman ini tidak hanya simbolis. Harus benar-benar diwujudkan dengan mengesampingkan ego sektoral guna tercapainya percepatan penyelenggaraan MPP yang berkualitas,” ungkap Wapres Ma’ruf Amin.
BACA JUGA: Mal Pelayanan Publik Akan Dibangun di Terminal Cilacap, Kemenhub-Pemkab Teken Perjanjian
Ma’ruf Amin menyampaikan nota kesepahaman menjadi dasar komitmen untuk ikut serta dalam memberikan pelayanan di MPP. Penandatanganan tersebut menjadi langkah penting dalam komitmen untuk merealisasikan tugas dan amanat reformasi birokrasi dalam pelayanan publik.
Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh KemenPAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agama, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
BACA JUGA: PPPK 2022: Kabar Gembira dari KemenPAN-RB untuk Honorer Nakes, Bisa Plong nih
Selain itu, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara RI, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Perpustakaan Nasional.
Sejumlah BUMN pun turut menandatangani MoU tentang MPP, yakni BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen, dan PT PLN.
Orang nomor dua di Indonesia ini menargertkan seluruh kabupaten/kota telah menghadirkan MPP mengatakan pada 2024 mendatang.
Menurut Ma'aruf Amin, selain kuantitatif, aspek kualitas MPP juga perlu mendapat perhatian dan terus melakukan evaluasi mengenai keefektivitasannya serta kesiapannya untuk bertransformasi menjadi MPP Digital.
Ma’ruf mengarahkan Tim Task-force Percepatan Pembangunan MPP perlu berkoordinasi lebih intensif untuk memastikan pencapaian target kualitas dan kuantitas.
Dia jua menekankan perlunya menyusun peta jalan menuju MPP Digital dengan memperhatikan integrasi Online Single Submission (OSS) yang telah ada serta rencana keterlibatan pihak swasta dalam MPP, khususnya di bidang fintech.
Selain itu, perlu merumuskan model dukungan dari pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan MPP di pemerintah daerah.
Kepada MenPAN-RB, secara khusus Wapres meminta KemenPAN-RB terus melakukan kegiatan pendampingan dan koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah daerah, utamanya dalam merealisasikan MPP Digital.
Dia optimistis bisa mencapai target kuantitas dan kualitas dari MPP apabila kepala daerah sungguh-sungguh melaksanakan komitmennya dan pimpinan kementerian serta lembaga memberikan dukungannya.
"Saya mengapresiasi kepala daerah yang telah menyelenggarakan maupun sedang menyiapkan MPP,” pungkas Wapres yang juga ketua Tim Komite Pengarah Reformasi Birokasi Nasional (KPRBN).(esy/jpnn)
Redaktur : Friederich Batari
Reporter : Mesyia Muhammad