jpnn.com, YOGYAKARTA - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menyarankan setiap negara mengelola human mobility dengan baik untuk mencegah dampak urbanisasi yang masih menjadi masalah di seluruh dunia.
"Setiap negara juga harus memenuhi hak-hak migran serta mencegah potensi masalah dan konflik di masa depan," kata Puan saat membuka 14th International Inter-Ministerial Conference On Population And Development 2017 di Hotel Hyatt Yogyakarta, Selasa (28/11).
BACA JUGA: Menko PMK Dampingi Pak JK Terima Kunjungan Wakil PM Tiongkok
Menurut Mbak Puan, urbanisasi merupakan konsekuensi dari kemajuan pembangunan. Dalam lima tahun terakhir, untuk pertama kalinya dalam sejarah peradaban modern, lebih banyak penduduk perkotaan dibanding pedesaan. Saat ini, kata Bu Menko, diperkirakan sekitar 54 persen penduduk dunia tinggal di perkotaan.
“Perkembangan urbanisasi yang begitu cepat harus disertai intervensi kebijakan yang tepat, sehingga terjaga dengan baik derajat kualitas hidup penduduk perkotaan,” ujarnya.
BACA JUGA: Mbak Puan dan Haedar Nashir Tanda Tangani MoU PMK
Menko PMK mengatakan, di antara 7,5 miliar penduduk dunia saat ini, terdapat lebih dari satu miliar migran. Setiap pergerakan manusia, lanjutnya, tidak hanya membawa dirinya saja, melainkan juga seluruh hal yang melekat dalam dirinya seperti budaya, perilaku, ideologi, penyakit, dan berbagai hal lainnya.
“Oleh karena itu, kelola human mobility dengan baik, penuhi hak-hak migran serta cegah potensi masalah dan konflik di masa depan,” tegasnya.
BACA JUGA: Mbak Puan Canangkan Germas Hidup Sehat Sadar Pangan Aman
Puan mengingatkan, pilihan dalam pembangunan bisa memberikan implikasi pada lingkungan hidup, kesehatan, pendapatan masyarakat, kehidupan sosial-budaya, serta konflik. Atas dasar itu, Puan berpesan, dalam merencanakan pembangunan nasional, paradigma pembangunan berwawasan kependudukan, perlu menjadi perhatian.
Sementara itu, pembangunan juga harus menempatkan manusia sebagai pelaku dan penerima manfaat dari pembangunan. Adapun kualitas pembangunan pun mesti diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dan adil.
“Melalui international inter-ministerial conference ini, diharapkan bisa menghasilkan formula, agenda, dan kesepakatan-kesepakatan yang bisa menjadi landasan bersama dalam pembangunan kependudukan,” katanya.
Tema 14th International Inter-Ministerial Conference On Population And Development 2017 adalah Sustainable Cities, Human Mobility and International Migration – A South-South Perspective and Intervention Needs.
Tema tersebut diambil sesuai dengan tema sidang Komisi PBB Kependudukan dan Pembangunan ke-51 yang akan diadakan pada tahun 2018. Delegasi konferensi yang notabene Menteri Kependudukan negara-negara anggota Partners in Population and Development (PPD) dalam ajang ini mendiskusikan berbagai isu dan langkah-langkah kebijakan yang perlu diambil bagi masa depan kependudukan dunia yang lebih baik.
Selain Menko PMK yang menyampaikan sambutannya, dalam kesempatan ini Wakil Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok, Liu Yandong juga memberikan pidatonya serta Chair of PPD RRT, Li Bin.
Turut hadir pula, Pimpinan dan Anggota Komisi Eksekutif PPD, Direktur Eksekutif UNFPA, Dr. Natalia Kanem serta Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono. (adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Puan: Persiapan Asian Games 2018 Sesuai Target
Redaktur : Tim Redaksi